Bisnis.com, Jakarta - Pemerintah akan mengerahkan 10 kapal riset dan survei untuk menuntaskan pemetaan batas maritim Indonesia yang baru rampung 60%.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo mengatakan penyelesaian batas wilayah maritim merupakan fokus pemerintah untuk menegakkan kedaulatan di laut. Batas wilayah tersebut, lanjutnya, terkait dengan batas teritorial, batas laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan landas kontinen.
"Rata-rata baru 60% selesai, masih ada 40% lagi," ujar Indroyono di Kompleks Istana Negara, Rabu (14/1/2015).
Untuk menyelesaikan pemetaan batas wilayah tersebut, pemerintah akan mengerahkan 10 kapal riset dan survei yang dimiliki. Sepuluh kapal tersebut terdiri dari empat kapal Baruna Jaya milik BPPT, dua kapal Baruna Jaya milik LIPI, KRI Dewa Kembar dan Kapal Hidrografi milik TNI-AL, Kapal Bawal Putih milik Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kapal Geomarine milik Kementerian ESDM.
"Kapalnya tersedia, ahlinya tersedia, hari layarnya belum. Besok akan kita bahas dengan Bappenas, Menristek, Kasal, KKP, dan Kemenhub," katanya.
Berdasarkan data Kemenko Maritim, panjang segmen batas maritim laut terirorial Indonesia yang belum rampung mencapai 304,9 mil laut, ZEE 2.258,12 mil laut, dan landas kontinen 1.288,13 mil laut.
Pemetaan tersebut, lanjut Indroyono, merupakan data penting yang harus dimiliki pemerintah untuk berdiskusi dengan negara tetangga terkait batas laut antarnegara.
"Kalau orang punya rumah kan mau lengkap sertifikat tanahnya. Nah kita belum lengkap, makanya mau diselesaikan," imbuhnya.
