Bisnis.com, PEKANBARU — Pemerintah Provinsi Riau fokus memperbesar porsi penyaluran kredit usaha rakyat kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang berada di wilayah pesisir.
Raja Indra Bangsawan, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Riau, mengatakan saat ini mayoritas kredit usaha rakyat disalurkan kepada pelaku UMKM di wilayah daratan. Padahal, pelaku UMKM di pesisir lebih siap menghadapi masyarakat ekonomi Asean, karena telah menjual produknya ke negara tetangga.
“Persoalan infrastruktur menghambat penyaluran kredit usaha rakyat di wilayah pesisir. Seharusnya ini dimanfaatkan perbankan untuk terus meningkatkan kreditnya,” katanya di Pekanbaru, Jumat (19/12).
Raja Indra menuturkan pemerintah provinsi juga akan mendorong perbankan masuk ke kawasan pesisir untuk mempermudah pelaku UMKM mendapatkan akses pendanaan. Dengan begitu, pengusaha lokal dapat mengekspansi pasar di Malaysia yang hanya dipisahkan oleh Selat Malaka.
Menurutnya, selama ini pelaku UMKM di wilayah Riau daratan dianggap lebih bankable, sehingga perbankan lebih menyalurkan kredit kepada pelaku UMKM di wilayah Riau daratan. Untuk itu, pemerintah daerah akan meningkatkan kualitas UMKM di pesisir dengan memberikan pelatihan, dan penjaminan kredit yang diajukan melalui Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida).
“UMKM di wilayah daratan dianggap lebih bankable, karena perbankan dapat dengan mudah melakukan penilaian terhadap jaminan dan kemampuan kredit calon debitur. Kami akan dorong terus supaya UMKM di pesisir mendapatkan porsi yang lebih besar,” ujarnya.
Keberadaan Jamkrida sendiri saat ini belum berpengaruh besar terhadap pengembangan UMKM di Riau. Dengan modal sekitar Rp27 miliar, badan usaha milik daerah tersebut baru dapat memberikan jaminan terhadap kredit dengan total nilai Rp270 miliar.
“Kami akan meminta tambahan modal untuk Jamkrida agar dapat menjamin kredit dengan total nilai yang lebih besar dibandingkan dengan saat ini,” ucapnya.
Berdasarkan data kajian ekonomi regional Bank Indonesia, pada kuartal ketiga tahun ini penyaluran kredit di Riau mencapai Rp50,97 triliun. Rp32,52 triliun diantaranya disalurkan oleh bank milik pemerintah, sedangkan Rp18,18 triliun sisanya diberikan bank swasta.
Dari total kredit yang disalurkan tersebut, porsi kredit UMKM mencapai Rp19,68 triliun, atau sekitar 38,62% dari total kredit. Sektor perdagangan, restoran dan hotel masih mendominasi penyaluran kredit UMKM dengan nilai Rp8,61 triliun.
Apabila melihat berdasarkan jenis penggunaannya, kredit UMKM untuk modal kerja mencapai Rp11,6 triliun, sedangkan untuk investasi senilai Rp8,08 triliun. Jumlah rekening kredit UMKM di bank umum di Riau pada periode tersebut mencapai 505.440 rekening.
Sementara itu, kredit usaha rakyat yang telah disalurkan pada periode yang sama mencapai Rp4,4 triliun kepada sekitar 170.000 pelaku UMKM.
Sementara itu, Arsyadjuliandi Rachman, Pelaksana Tugas Gubernur Riau, mengatakan pemerintah provinsi akan memperbaiki infrastruktur untuk meningkatkan daya saing UMKM lokal. Dengan perbaikan tersebut, diharapkan UMKM dapat memangkas biaya distribusinya dan dialihkan untuk peningkatan kualitas produk yang dihasilkan.
Selain akan memperbaiki jalan untuk akses pengusaha UMKM memasarkan produknya, pemerintah daerah juga akan mengembangkan sejumlah pelabuhan agar produk Riau dapat dipasarkan di luar negeri.
