Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah diharapkan bisa lebih fleksibel dalam menerima masukan seluruh masyarakat dalam pengelolaan hutan agar setiap keputusan yang ditetapkan konsisten, adil dan tidak mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu.
Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengatakan seharusnya pemerintah tidak membatasi masukan dari kelompok tertentu, contohnya untuk persoalan kebakaran lahan dan pemanfaatan lahan gambut.
Dalam masalah itu, dia mengatakan peran LSM sebaiknya dibatasi pada advokasi masyarakat. LSM mempunyai kemampuan berinovasi, adaptasi dan lebih fleksibel dalam merespons kebutuhan masyarakat.
“Karena itu advokasi kepada masyarakat seperti larangan tidak membakar sebaiknya diserahkan kepada LSM. Sementara itu, masalah penanganan lingkungan terkait kebakaran dan pemanfaatan gambut sebaiknya diserahkan kepada para pakar dan akademisi,” katanya, Selasa (2/12/2014).
Herman mengatakan selama ini terjadi tumpang tindih pendapat sehingga menimbulkan banyak konflik.
“Subtansi penyelesaiannya menjadi tidak tuntas karena tidak ada pembagian peran yang jelas,” katanya.
Herman mengatakan, pihaknya senang dan mengharapkan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Riau membawa perbaikan bagi persoalan kebakaran lahan di Riau.
