Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah pusat diminta bersikap terbuka terkait rencana penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, sehingga memberikan kepastian kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyikapi rencana kenaikan harga BBM bersubsidi yang akan diterapkan pemerintah pusat dalam waktu dekat.
"Saya hanya minta dibuka apa yang terjadi sekarang dan untuk apa [ada kenaikan BBM bersubsidi],” ujarnya di Semarang, seperti dikutip Antara, Rabu (5/11/2014).
Menurut dia, kompensasi yang akan diberikan kepada masyarakat atas kenaikan harga BBM bersubsidi lebih baik diarahkan ke hal-hal yang produktif seperti pupuk, benih, irigasi, dan pembangunan bendungan.
Ganjar menyatakan tidak setuju dengan kebijakan pemerintah sebelumnya yang memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi.
"Kalau [pemberian kompensasi kenaikan harga BBM] nanti dengan BLT lagi bisa bahaya karena BLT itu masalah, maka saya ingatkan pemerintah jangan diulangi lagi," ujar politikus PDI Perjuangan itu.
Ganjar menilai, pemberian BLT kepada masyarakat tidak mendidik, penyalurannya tidak pernah berjalan baik, serta berpotensi menimbulkan korban jiwa pada saat pembagian.
Menurut dia, jika pemberian kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi kepada masyarakat bisa dilakukan secara konkret maka Pemprov Jateng bisa ikut menjelaskan kepada masyarakat apa yang dihadapi pemerintah pusat sekarang.
"Ini [harga BBM bersubsidi] akan dan masyarakat pasti akan mendapat A, B, C, D, dan yang paling penting adalah naiknya berapa. Harganya berapa, serta berapa jumlah uang yang akan dibagi untuk masyarakat," katanya.
Ganjar mengungkapkan bahwa ketidakjelasan rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi juga menyulitkan proses penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2015 di Provinsi Jateng.
"Penyusunan besaran UMK saat ini belum memerhitungkan kenaikan harga BBM dan harga kebutuhan pokok yang mengikutinya," ujarnya.
Terkait dengan hal itu, Ganjar mengaku sudah berbicara dengan Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Tenaga Kerja untuk berhati-hati dalam menyiapkan ini karena waktunya sudah 'mepet' dan berdekatan dengan penetapan UMK 2015.
"Kalau pemerintah pusat masih ragu-ragu menaikkan harga BBM bersubsidi, tolong kami diajak bicara," katanya.
