Bisnis.com, JAKARTA - Susi Pudjiastuti merupakan salah satu men-teri Kabinet Kerja yang banyak mendapat sorotan media, termasuk media sosial. Menteri Kelautan dan Perikanan ini seperti menjadi media darling dan sering dibahas di twitter hingga facebook .
Sosok Susi memang tidak biasa bagi sosok seorang menteri wanita, dari disebut-sebut memiliki tato yang mirip burung phoenix di kakinya, suka merokok, soal pendidikan yang tidak tamat SMA, hingga terkait kehidupan rumah tangga wanita kelahiran 15 Januari 1965 ini.
Namun, pemilik maskapai Susi Air itu, terke-san tidak mau menunda dalam bekerja. Setelah dilantik sebagai menteri, ibu dari tiga anak ini langsung tancap gas. Bahkan dia sempat memin-ta wartawan untuk tidak m ewaw ancarainya dalam satu dua minggu ke depan.
Alasannya, beberapa hari ini wartawan selalu membuntuti Susi tanpa kenal waktu. Padahal, dia ingin langsung bekerja maksimal terutama membereskan prioritas utama dalam bidang Kelautan dan Perikanan bersama stafnya.
“Berikan waktu, saya mohon kepada wartawan hari ini press conference terakhir ya. Supaya saya bisa kerja. kalau door stop terus kapan saya meeting? Kasih saya satu minggu-dua minggu saja,” katanya di sela-sela press conference Sertijab, Rabu, (29/10/2014).
Susi berjanji akan memberikan waktu untuk berbincang dengan wartawan dalam jangka waktu tertentu, seperti sebulan sekali untuk me-review hasil kerja seluruh stafnya.Terkait kehidupan pribadinya, Susi tidak mau lagi hal itu diungkit-ungkit. “I don’t wanna go anymore to my private, and this is have to stop. Saya mau kerja. Enough,” katanya setelah salah satu wartawan bertanya masalah pribadinya.
Susi mengatakan fokusnya untuk 2 bulan ke depan adalah meneruskan program-program yang ditinggalkan Menteri sebelumnya, Sharif Cicip Sutardjo.
“Saya 2 bulan ini hanya meneruskan saja program yang ada, sambil menganalisis apa yang bisa diintesifkan. Kita tidak bisa mengubah semuanya dalam 2 bulan, its impossible. Apalagi sambil diganggu wartawan begini,” candanya.
Namun, suaranya meninggi pada saat ditanya soal apa yang akan dilakukannya terkait pencuri-an ikan yang kian marak. “Dan untuk perusahaan perkapalan yang menangkap tanpa izin, tanpa prosedur. Saya akan babat. Akan saya habiskan,” tegasnya.
Selama ini, kata Susi, hal tersebut telah merugikan negara dan merusak lingkungan. Saat ini, dia mengatakan sudah meminta Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) untuk menyiapkan data konkret semua kapal tangkap ikan yang beroperasi di seluruh Indonesia.
Nantinya, dia mengharapkan data tersebut bisa disebarkan kepada masyarakat secara online. Jadi, semua mata bisa mengawasi praktik ilegal tersebut. Dia juga mengatakan program KKP lainnya akan diatur sama. “Jadi kalau di udara, saya cerita sedikit, setiap orang itu tahu pesawat ini milik siapa, jadi datanya ada. Dan saya juga akan buat itu di kelautan, sekarang datanya sudah ada.”
Kegusaran Susi sepertinya mencerminkan kegundahan akan begitu gampangnya kekayaan Tanah Air yang diambil pihak lain. Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) terakhir kali melansir estimasi kerugian akibat aksi Illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing di Indonesia pada 2001 yang mencapai Rp 30 Triliun.
Presiden Joko Widodo bahkan beberapa kali menye-but kerugian negara akan pencurian ikan itu mencapai Rp300 triliun dalam beberapa kesempatan.
MORATORIUM
Susi juga tengah mewaca-nakan adanya moratorium atau penangguhan perizinan kapal tangkap sebagai upaya lainnya guna meminimalkan kejahatan IUU Fishing. Dirjen Perikanan Tangkap Kementan Gellwyn Yusuf mengatakan wacana moratorium tersebut akan dilakukan sambil menunggu kepastian hasil kajian ketersediaan ikan tangkap di laut NKRI.
“Kita sudah mengarah ke sana, kebetulan dia [Menteri Susi] mau ini untuk di tata ulang,” katanya di temui di tempat yang sama.
Dia memperkirakan izin moratorium untuk kapal tangkap tersebut akan dimulai pada pertengahan Desember, meskipun Ditjen Perikanan Tangkap juga telah menghentikan perizinan untuk jenis kapal tertentu saat ini.
“Kalau untuk moratorium resmi akan dikenakan pada kapal diatas 30 GT [gross tonnage], karena kapal di bawah 30 GT perizinannya ada di kewenangan daerah. Kemungkinan waktunya selama 6 bulan,” katanya.
Gellwyn mengatakan rencana moratorium itu dilakukan selama enam bulan atau hingga Juni 2015 dan hanya dikenakan untuk izin kapal tangkap baru saja, sementara yang memperpanjang izin tidak dikenai aturan.
“Jadi skemanya itu peringatan, beku lalu cabut izin. Untuk yang sekarang bermasalah, kami tengah meminta mereka untuk melakukan pernyatan memperbaiki, kalau tidak bisa maka izinnya dicabut,” katanya.
Saat ini, Gellwyn mengatakan pendataan kapal di lapangan sudah sampai tahap menggunakan logbook (sistem pendataan di kapal), dan akan terus dikembangkan agar lebih mudah dalam mengakses datanya. “Jadi kalau logbook-nya tidak diisi maka izin itu akan diberhentikan. Ini akan dikembangkan menjadi berbasis e-logbook.”
Sementara itu, Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo mengatakan pihaknya melakukan pembicaraan dengan KKP untuk berkoordinasi secara efektif dalam membasmi pencurian ikan.
Dalam jangka pendek, dia mendukung pemantauan legalisasi perizinan kapal secara transparan itu, sehingga nantinya akan diidentifikasi apakah illegal fishing tersebut masalahnya dimulai dari perizinan.
Dalam jangka menengah,Indroyono mengatakan tin-dakan itu dapat diminimalkan dengan memaksimalkan penggunaan vessel monitoring system (VMS) yang dapat memantau aktivitas kelautan Indonesia serta penggunaan drone.
