Pemerintahan Baru Sulit Capai Swasembada Gula

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah era Joko Widodo - Jusuf Kalla dinilai akan sulit mewujudkan swasembada gula dalam waktu dekat.

Mantan Menteri Pertanian Bungaran Saragih mengatakan swasembada gula akan sulit diwujudkan karena ketergantungan pada gula impor yang masih tinggi dan produktivitas tebu dalam negeri yang rendah.

"Karena kita sudah terlalu bergantung pada impor gula, terutama rafinasi. Kalau mau swasembada gula, tapi rafinasi masuk, itu susah," katanya di Jakarta, (21/10/2014).

Dia mengatakan sektor pergulaan sulit bila langsung mencapai target swasembada, namun harus dimulai dari hal-hal kecil untuk menunjang itu dimulai dari perbaikan infrastruktur dan kualitas tebu.

Ketua Asosiasi Pengusaha Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikoen mengatakan swasembada gula sulit ditempuh jika kebijakan di dalam (on farm) dan luar perkebunan (off farm) tidak segera dibenahi.

Kebijakan on farm seperi perbaikan kualitas bibit unggul yang disesuaikan dengan pola panen menjadi prioritas utama. Selain itu ketepatan pupuk, mulai dari jumlah yang dialokasikan dan waktu pemberian sangat mendesak dilakukan.

"Pemerintah baru juga harus memberikan ketepatan kredit, dengan bunga rendah seperti di Thailand dengan 2,5% per tahun untuk menunjang petani," katanya.

Dia juga mengatakan sarana pengairan dan sarana pengelolaan tanah dengan sistem mekanisasi harus diintensifkan untuk menekan kinerja sumber daya manusia.

Pada sisi off farm, Sumitro menekankan perbaikan infrastruktur dari pabrik ke sawah, kapasitas gilik pabrik dengan mesin baru, serta manajemen yang handal untuk membuat industri pergulaan bangkit.

"Dan yang paling penting Kementerian terkait (pertanian, perindustrian, perdagangan) perlu menjaga tata niaga gula, untuk kearah sana karena kita berpacu dengan kualitas yang sama dari impor," katanya.

Sumitro mencontohkan keadaan saat ini dimana hampir 300.000 ton gula yang menumpuk tidak laku dijual karena harga yang ditawarkan hanya Rp 7.900 per kg, padahal HPP mencapai Rp 8500 per kg.

Dengan kondisi ini, dia mengatakan seharusnya pemerintah dapat mengkaji kembali data yang digunakan untuk melakukan importasi tahun mendatang. Tahun depan, kebutuhan nasional versi Kementerian Perdagangan mencapai 5,7-5,8 juta ton.

"Padahal jika segitu, tidak mungkin gula menumpuk. Perhitungan saya 5,1 juta ton kebutuhan nasional, 2,8 juta ton untuk konsumsi dan 2,2 juta ton rafinasi (gula industri)," jelasnya.

Dia mengatakan hal tersebut dikarenakan peredaran impor gula industri yang seharusnya tidak boleh masuk di pasar konsumsi, sehingga gula lokal kini terus merugi.

"Karena masih menumpuk begini, seharusnya impor tahun depan 1 juta ton saja pun cukup, "katanya.

Berdasarkan data dari Kementerian pertanian, hingga Agustus 2014 produksi gula mencapai 1,51 juta ton dari sasaran yang dicapai 2,79 juta ton. Sementara sisanya, dipenuhi melalui importasi.