Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kewenangan Di Laut Harus Segera Ditata

Ketua Umum Iluni UI Chandra Motik menilai perlu adanya singkronisasi peraturan perundangan terkait kewenangan penjaga laut dan pantai.
Muhamad Hilman
Muhamad Hilman - Bisnis.com 09 Oktober 2014  |  19:49 WIB

 Bisnis.com,Jakarta--Ketua Umum Iluni UI Chandra Motik menilai perlu adanya singkronisasi peraturan perundangan terkait kewenangan penjaga laut dan pantai.

Dia menuturkan, sebelum menjadikan Indonesia sebagai poros maritim, perlu adanya singkronisasi peraturan perundangan dari seluruh instansi yang berwenang di laut. Salah satunya, dengan menjadikan sea and coast guard sebagai badan tunggal penjaga laut dan pantai.

"Prosesnya sudah tahunan, tapi tidak tuntas karena adanya kepentingan."

Menurutnya, selama ini kurang lebih ada 12 instansi yang berwenang memberhentikan kapal nasional di laut dengan berbagai dalih. Tentunya, kondisi itu menjadi salah satu penyebab adanya biaya tambahan operator pelayaran.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Tol Laut
Editor : Martin Sihombing

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top