Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah mendatang perlu mengumpulkan dan menghitung kembali data terkait kehutanan. Pasalnya, data yang saat ini dimiliki belum sepenuhnya valid.
"Data yang dikeluarkan oleh Kemenhut harus divalidasi oleh pemerintah mendatang. Izin konsesi yang diberikan Kemenhut terjadi tumpang tindih," ujar Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat John Fresly pada Selasa (30/9/2014).
Data yang akurat, lanjut John, diperlukan untuk tata kelola informasi yang baik. Informasi tersebut terkait dengan tata kelola hutan serta demi pertumbuhan ekonomi di sektor kehutanan.
"Kalau valid, perencanaan dan antisipasi terhadap kemungkinan yang merugikan posisi Indonesia itu dapat dideteksi dini. Termasuk untuk membuat kebijakan yang excellent," ujar John.
Sejalan dengan John, Peneliti dari Forest Watch Indonesia (FWI) Linda Rosalina mengatakan data kehutanan yang dimiliki FWI dan Kemenhut berbeda. Linda menilai data yang dimiliki FWI telah menggunakan metodologi yang tepat.
"Kami pakai citra satelit. Kita lihat dari citra satelit. Kita juga membandingkan dengan datanya pemerintah.Termasuk juga ground check [ke wilayah-wilayah hutannya]," ujar Linda.
Mengatasi perbedaan data ini, Linda mengakui pihaknya telah mengajukan perbandingan metode pengumpulan data dengan Kemenhut. Nantinya proses banding ini dapat menemukan dan memperbaiki data yang belum valid. Meski begitu, lanjut Linda, saat ini pihaknya belum memperoleh respons yang positif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
