Bisnis.com, JAKARTA--Pengusaha angkutan truk meminta pemerintah tetap memberikan peluang usaha di bisnis angkutan barang. Hal ini terkait dengan langkah pemerintah yang gencar mendorong pengalihan angkutan truk ke kereta api dan kapal.
Kyatmaja Lookman, Presiden Direktur Lookman Djaja Land—perusahaan ekspedisi sekaligus salah satu pencetus Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), mengatakan pihaknya mendukung semua kebijakan pemerintah untuk mengurangi biaya logistik dan peningkatan daya saing. Salah satunya pengalihan angkutan truk ke moda kereta api dan kapal.
Namun, tuturnya, pemerintah harus tetap memberikan peluang bisnis angkutan barang moda truk dengan cara mensinergikan antarmoda dalam arus distribusi barang di Indonesia.
“Pengalihan angkutan moda angkutan truk ke kereta api dan kapal jangan sampai mematikan angkutan truk,” tuturnya di Jakarta, Rabu (17/9/2014).
Menurutnya, walaupun pemerintah terus mendorong pengembangan angkutan barang kereta api dan kapal melalui pengurangan biaya atau dengan insentif, angkutan kereta api dan kapal tidak bisa beroperasi sendiri terkait dengan kelemahan layanan sehingga masih perlu truk.
“Kereta dan kapal tetap memerlukan truk untuk spoke delivery, karena kapal dan kereta api tidak bisa memberikan layanan door to door,” katanya.
Semua moda transportasi yakni kereta api, kapal dan truk perlu tetap bersinergi untuk kelancaran arus distribusi barang.
Jika pendistribusian barang dilakukan dengan multimoda akan berdampak terhadap pengurangan biaya logistik Indonesia yang saat ini masih tinggi yaitu 26% dari PDB.
Kyatmaja menambahkan untuk memperlancar arus distribusi barang dan keberlangsungan usaha bisnis angkutan baik itu moda truk, kapal dan kereta api, harus ada perundingan antara pihak kereta api, kapal dan truk serta pemerintah guna mencari solusi.
Jika tidak dan terus berjalan sendiri-sendiri, kondisinya akan masih stagnan seperti saat ini yakni kurangnya tingkat keterisian dan biaya logistik tetap tinggi.
Walaupun pembangunan double track sudah selesai dan beroperasi, tapi tetap tidak bisa mengurangi biaya logistik. Selain itu moda kereta api masih mengeluh terhadap kurangnya tingkat keterisian dan biaya operasional.
“Saya rasa tetap perlu ada three party meeting, agar segala sesuatunya bisa berjalan lancar,” ujarnya.
Menurutnya, rencana pemerintah tidak mendukung angkutan moda truk. “Maka pengusaha truk akan malas membantu kereta api. Pemerintah harus win-win solution,” katanya.
