Bisnis.com, JAKARTA—Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan selama 2014 – 2019 harus bisa tercipta tiga juta lapangan kerja baru setiap tahun. Oleh karena itu diperlukan pertumbuhan ekonomian dan industri yang stabil.
“Pemerintah jalankan pekerjaan rumahnya dan kami menjalankan pekerjaan rumah kami, janganlah saling mengganggu,” tutur Sofjan di sela jumpa pers publikasi Roadmap Perekonomian, di Jakarta, Selasa (16/9/2014).
Perluasan lapangan kerja formal menjadi fokus utama roadmap Apindo yang akan disampaikan kepada presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014 – 2019. Peta jalan ini merupakan aspirasi pelaku usaha di Tanah Air.
Secara keseluruhan Apindo merekomendasikan kebijakan terukur dalam jangka waktu 100 hari, setahun, dan lima tahun. Adapun sektor yang disoroti, yaitu pangan dan pertanian, energi, manufaktur, jasa, dan finansial.
Selain itu ada item lintas sektor soal kepastian hukum, otonomi daerah, reformasi birokrasi, kebijakan makro, dan infrastruktur. Persoalan penyediaan tiga juta lapangan kerja berkualitas masuk dalam poin soal kepastian hukum dan ketenagakerjaan.
Angka tersebut berdasarkan kepada perhitungan untuk menyerap 8,3 juta tambahan angkatan kerja sampai 2019 plus pengangguran pada 2013 sejumlah 7,2 juta. Dengan kata lain dibutuhkan lapangan kerja sebanyak 15,5 juta selama 2014 – 2019, artinya setiap tahun harus ada tiga juta lapangan kerja.
“Soal lapangan kerja ini kami masukkan dalam kepastian hukum dan ketenagakerjaan. Breakdown dari mana lapangan kerja tiga juta itu berasal [ada dalam rekomendasi roadmap],” ucap Sofjan.
Apindo menyoroti persoalan subsidi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM) sebagai program yang mesti tuntas dalam waktu 100 hari. Asosiasi menginginkan pemerintah menghapus subsidi untuk BBM. Dana subsidi BBM selanjutnya direalokasi ke sektor infrastruktur senilai Rp140 triliun – Rp150 triliun.
Selain permasalahan energi juga dimesti kebut soal perbaikan sistem paskapanen komoditas pangan. Apindo merekomendasikan pemerintah meningkatkan modernisasi penggilingan beras serta pengeringan padi dan beras.
Penggilingan beras modern tersebut perlu tersedia dalam skala kecil, menengah, dan besar di semua sentra produksi berat. Penggilingan ini terutama harus ada di sebelas provinsi demi menghasilkan tambahan sejumlah 4,5 juta ton beras.
Apindo menyoroti soal penguatan industri manufaktur melalui perbaikan infrastruktur. Dalam rekomendasi kebijakan satu tahun, pengusaha meminta pemerintah meningkatkan anggaran publik untuk infrastruktur guna menaikkan rasionya terhadap PDB menjadi 5,5% dari 2,5%.
Program setahun lain yang digagas Apindo ialah soal tata kelola hukum dan pemerintahan. Menurut Sofjan, pemerintah perlu menghentikan kriminalisasi kasus perdata oleh Polri dan Kejaksaan Agung. Pasalnya ini dinilai justru menjatuhkan pamor Tipikor, Polri dan Kejagung.
“Dalam lima tahun ke depan pemerintah juga perlu melibatkan pengusaha dan stakeholder terkait dalam setiap pembentukan peraturan undang-undang yang menyangkut aktivitas bisnis,” ujar Sofjan.
Untuk program transformasi dalam waktu lima tahun, Apindo mendorong pelaksanaan Undang-undang No. 5/2014 tentang Aparatus Sipil Negara. Pengusaha ingin dimungkinkannya pengangkatan aparatur sipil negara (ASN) dari swasta untuk memperkuat kompetensi pegawai negeri sipil yang relatif minim.
