Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perdagangan Muhamad Luthfi menyatakan one map policy merupakan jawaban agar industri kelapa sawit dalam negeri terus mempertahankan posisinya sebagai pemasok nomor satu di dunia.
Dia menilai kampanye negatif menjadi salah satu tantangan terbesar industri kelapa sawit. Terlebih setelah Euro Union (EU) mengeluarkan EU Labelling Regulation 1169/2011 yang mempersyaratkan pencantuman sumber minyak nabati secara spesifik untuk seluruh produk makanan yang beredar di EU.
“Mesti kerjasama.Ini bukan hanya campaignya yang kita perbaiki tapi juga semuanya kayak angka yang sama,” katanya di Jakarta, (10/9/2014).
Sehingga dia mengatakan pemerintah dan juga swasta perlu memiliki one map policy, yakni memiliki pandangan, peta dan angka yang sama untuk menolak tuduhan kampanye negative yang dilakukan Indonesia dalam pengelolaan kelapa sawit.
“One map mengenai berapa emisi gas rumah kaca, berapa degradasi, dan menentukan apa yang disebut degrading land. Kalau kita tidak menentukan itu semua, kita akan ditentukan oleh orang lain,” katanya.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Agribisnis dan Pangan Franky O. Widjaja menambahkan bahwa tren sustainable kelapa sawit dalam negeri sudah memiliki maping yang baik, sehingga perlu kerjasama untuk mendengungkan masalah ini.
Namun, dia mengatakan pemerintah juga harus memperhatikan aspek teknis agar produksi CPO terus meningkat, salah satunya dengan memperhatikan produktivitas perkebunan petani swadaya yang rendah akibat tanaman yang sudah tua dan rusak.
"Selain itu kegiatan riset dan pengembangan masih belum optimal dan tidak terkoordinasi, diseminasi hasil penelitian rendah.,serta kebijakan yang tidak konsisten dan koordinasi kebijakan yang belum optimal," kata Franky.
