SOFYAN WANADI: Pengembangan Wilayah Non-Jawa Butuh Insentif Nonfiskal

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi berpendapat untuk mendorong perluasan dan perkembangan kawasan industri di luar Pulau Jawa diperlukan insentif nonfiskal.
Dini Hariyanti | 02 September 2014 04:52 WIB
Sofyan Wanandi - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi berpendapat untuk mendorong perluasan dan perkembangan kawasan industri di luar Pulau Jawa diperlukan insentif nonfiskal.

Pasalnya, kendala klasik yang terus menahan laju pertumbuhan industri di luar tanah Jawa adalah ketersediaan infrastruktur. Jaminan perbaikan terhadap bidang ini sama dengan rangsangan nonfiskal.

“Karena semua infrastruktur ada di Jawa maka pengusaha terkonsentrasi di sini. Di luar Jawa infrastruktur belum siap,” tuturnya saat dihubungi Bisnis, Senin (1/9/2014) malam.

Sekalipun sarana transportasi, pembangkit listrik, jaminan pasokan energi, hingga ketersediana bahan baku di luar Jawa tersaji dengan baik tak menjamin investor berbondong beralih ke sana. Pasalnya pasar utama tetap berada di Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat dan sekitarnya.

Selain rangsangan nonfiskal, pengusaha juga membutuhkan industri penunjang baik bahan baku maupun komponen. Industri pengolahan misalnya, tidak bisa dibangun jauh dari sumber bahan baku. Jika tak demikian akan membuat biaya logistik bengkak sehingga produk tidak ekonomis. “Hambatan selain infrastruktur adalah tanah [pengadaan lahan] serta tumpang tindih aturan daerah dan pusat,” ucap Sofjan.

Wilayah di luar Jawa yang dinilai potensial dari kaca mata pelaku usaha terutama Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Batam, dan Kalimantan Timur. Sejalan pengembangan industri, pemerintah juga diminta memikirkan perluasan pasar ke luar Jawa.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Industri Aromatik, Olefin, dan Plastik (INAplas) Budi Susanto Sadiman juga mengakui terpusatnya industri plastik di Jawa. Pihaknya berhadap kabinet baru bisa merealisasikan proyek yang mampu mengefisienkan biaya logistik.

“Kita ini krisis energi, pangan, air, dan diperparah kelangkaan infrastruktur seperti transportasi maupun kelistrikan. Semoga Jokowi merealisasikan tol laut untuk kurangi hambatan distribusi petrokimia plastik,” ucapnya.

Kendala utama yang menghadang industri ialah ketersediaan bahan baku yang kini 40% masih impor. Budi memperkirakan dari kebutuhan bahan baku plastik 4,2 juta ton pada tahun ini yang dipenuhi dari dalam negeri baru sekitar 2,5 juta ton.

Kekurangan pasokan bahan baku lokal tersebut disebabkan minimnya kliang minyak penghasil nafta. Indonesia setidaknya butuh tiga kilang untuk menyuplai nafta ke industri petrokimia domestik. Nafta inilah cikal bakal bahan baku plastik berupa propilena dan etilena.

 
Tag : kawasan industri
Editor : Martin Sihombing

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top