Bisnis.com, JAKARTA - Revisi tarif batas atas untuk penumpang kelas ekonomi bakal ditentukan dalam waktu 3 pekan ke depan setelah para pihak terkait menyelesaikan pembahasan terkait postur anggaran maskapai penerbangan.
Para pihak tersebut adalah Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub, Indonesia National Air Carriers Association (Inaca), PT Pertamina, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Kementerian Keuangan.
Ketua Inaca Arif Wibowo mengharapkan keputusan terkait revisi tarif batas atas tersebut bisa diambil secepatnya mengingat tantangan maskapai penerbangan saat ini semakin berat karena dipengaruhi melambungnya harga avtur, depresiasi nilai mata uang rupiah terhadap dolar AS serta penerapan berbagai bea masuk komponen dan suku cadang.
Mudah-mudahan dalam pertemuan yang sudah digelar Rabu [27/8] dan akan ada pertemuan selanjutnya, bisa ditemukan persamaan persepsi tentang postur biaya yang sesuai dengan situasi terkini,” ucapnya, Kamis (28/8/2014).
Inaca tetap berkeinginan selain penaikan tarif batas atas, khusus untuk rute penerbangan yang gemuk dan dilayani oleh banyak pihak, tarif batas atas semestinya dihapuskan dan diserahkan ke mekanisme pasar.
“Kalau ada banyak pemain dalam suatu rute, harga tiket tidak mungkin melambung tinggi karena setiap maskapai saling bersaing sehingga harga tiket tidak mungkin naik drastis. Jika tidak pasti bakal kehilangan pembeli,” tambahnya.
Sementara itu untuk rute komersial pada rute-rute monopolistik menurutnya boleh diterapkan aturan tarif batas atas tapi pihaknya berkeinginan tarif batas atasnya bisa diubah sesuai dengan situasi terkini.
Kepala Bagian Hukum dan Humas Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub Israfulhayat mengatakan pihaknya menargetkan pembahsan tersebut bakal menghasilkan suatu kesepakatan dalam kurun waktu 3 minggu ke depan.
Kemenhub, menurutnya berhati-hati dalam mengeluarkan keputusan terkait tarif batas atas karena 70% penumpang pesawat terbang di Indonesia merupakan kalangan yang sensitif terhadap perubahan harga tiket.
“Kalau harga tiket naik 10% maka kami prediksi penumpang pesawat akan turun sebanyak itu dan beralih ke moda transportasi lain,” katanya.
Dalam pertemuan selanjutnya, pihaknya bakal mengundang Kementerian Keuangan, PT Pertamina (Persero) serta Kementerian BUMN, serta PT Angkasa Pura I dan II, untuk melihat apakah ada solusi efisiensi yang bisa dilakukan oleh perusahaan milik negara seperti menjual fuel dengan harga yang lebih rendah demi mendukung keberlangsungan bisnis penerbangan Tanah Air.
Selain itu, kehadiran perwakilan Kemenkeu juga penting karena diharapkan bisa menurunkan tarif bea masuk komponen dan suku cadang pesawat sebagai salah satu bentuk upaya mendorong efisiensi masakapai penerbangan.
“Mudah-mudahan dalam pertemuan berikut sudah ada kejelasan mengenai solusi apa yang diambil karena masing-masing pihak menurut kami selaku pemerintah berada pada posisi yang benar,” pungkasnya.
