Bisnis.com, MATARAM - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat menyebutkan, nilai transaksi dari penjualan sapi didaerah itu mencapai Rp338 miliar pertahun.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB Hj Budi Septiani di Mataram, mengatakan, jumlah itu dari hasil jual beli ternak sapi yang dilakukan para peternak sapi dengan pembeli yang dilakukan di pasar hewan setempat.
"Itu yang tercatat pada kami, bahwa nilainya bisa mencapai Rp338 miliar pertahun,"katanya, Minggu (27/7/2014).
Ia menyebutkan, saat ini total persediaan sapi potong di NTB sebanyak 129.000 ekor dan 60.000 ekor di antaranya untuk memenuhi kebutuhan sapi di NTB.Sementara, 47 ribu ekor untuk dikirim ke 18 provinsi di Indonesia, termasuk DKI Jakarta.
"Jadi selain untuk memenuhi kebutuhan lokal, sapi potong kita kirim ke 18 provinsi dan permintaan terbesar untuk pengiriman ke Jakarta,"ujarnya.
Berdasarkan data hasil sensus Badan Pusat Statistik (BPS) NTB populasi sapi di NTB pada tahun 2013 mencapai 726.914 ekor. Sementara, berdasarkan daerah penyebarannya, terbanyak ada di tiga kabupaten, yakni Kabupaten Sumbawa 187.359 ekor, Kabupaten Bima 115.101 ekor, dan Kabupaten Lombok Tengah 104.299 ekor.
Sedangkan, daerah lainnya kabupaten Lombok Barat 54.244 ekor, Kabupaten Lombok Timur 82.041 ekor, Kabupaten Dompu 83.564 ekor, Kabupaten Sumbawa Barat 34.929 ekor, Kabupaten Lombok Utara 53.718 ekor, Kota Bima 9.742 ekor, dan Kota Mataram 1.817 ekor.
Nilai Transaksi Penjualan Sapi di NTB Rp338 Miliar
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat menyebutkan, nilai transaksi dari penjualan sapi didaerah itu mencapai Rp338 miliar pertahun
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Topik
Konten Premium
Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.
10 jam yang lalu
Kisi-Kisi untuk Pemegang Saham GOTO Soal Laju 2025
Artikel Terkait
Berita Lainnya
Berita Terbaru
8 menit yang lalu
Pilkada Serentak 2024, Ekonom: Tak Signfikan Dorong Ekonomi RI
31 menit yang lalu
Pengamat: Pemerintah Perlu Kaji Bentuk Bansos untuk Kelas Menengah
58 menit yang lalu