Bisnis.com, JAKARTA - Wacana kedaulatan pangan di Indonesia dinilai banyak pihak jalan di tempat.
Hal itu terlihat dari kisruhnya pasokan pangan utama dan impor bahan pangan yang masih merajalela.
Tejo Wahyu Jatmiko, Koordinator Aliansi untuk Desa Sejahtera (ADS) mengatakan, hal tersebut ditandai dengan menurunnya jumlah rumah tangga petani sejumlah 5 juta rumah tangga yang mayoritas memiliki lebih dari 1 hektare lahan.
“Selain itu, meningkatnya impor pangan yang diikuti menurunnya luasan lahan produksi pangan sekitar 110.000 hektar,” ujarnya.
Menurutnya, kegagalan pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan berasal dari ketidakpahaman penyelenggara negara dan tidak sinkron-nya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
“Dalam RPJP dan RPJM, pangan hanya ditempatkan di urutan kelima. Atas dasar itu, pihak eksekutif dan legislatif hanya memberikan anggaran sekitar 6%-7% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara [APBN],” ungkapnya.
Padahal, Food and Agriculture Organization (FAO) dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menyarankan, negara hendaknya menyisihkan 20% anggaran untuk memenuhi hak atas pangan rakyat, di tengah situasi pangan global yang bergejolak.
Abdul Halim, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengatakan, sektor perikanan tidak dianggap sebagai sumber produk pangan strategis. Namun hanya difokuskan pada peningkatan produksi untuk pertumbuhan ekonomi.
“Sehingga, alih-alih masyarakat Indonesia mendapatkan sumber protein bermutu dari lokal, justru malah dipaksa menjadi penonton karena hasil tangkapan diekspor,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
