Bisnis.com, JAKARTA—Kendati didesak Kementerian Perdagangan membebaskan bea masuk biji kakao, Kementerian Keuangan justru enggan mengkaji usulan tersebut karena belum menerima data maupun informasi yang jelas.
Wakil Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan pihaknya belum bisa mengkaji usulan Kementerian Perdagangan karena belum mendapatkan informasi yang komprehensif terhadap kebutuhan industri pengolahan biji kakao.
“Saat ini yang harus dilakukan adalah mencari tahu dulu apakah masalahnya dari jenis biji kakao atau masalah kuantitas. Terus terang, masalah ini belum clear sepenuhnya,” ujarnya di Gedung Kementerian Keuangan, Rabu (23/4/2014).
Hingga saat ini, dia mengaku belum menerima data atau informasi yang dibutuhkan untuk mengkaji wacana pembebasan bea masuk biji kakao. Misalnya, data ekspor biji kakao, data produksi hingga data kebutuhan biji kakao dari industri pengolahan.
Bambang menuturkan pihaknya memiliki alternatif lainnya guna memenuhi kebutuhan industri pengolahan biji kakao, antara lain mendorong industri pengolahan kakao untuk bergabung dalam kawasan berikat atau fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE).
Dia menilai industri pengolahan kakao lebih baik menggunakan fasilitas kawasan berikat atau KITE apabila biaya produksi pengolahan membengkak akibat impor. Menurutnya, fasilitas tersebut memungkinkan bea masuk industri pengolahan biji kakao dibebaskan.
“Kita kan punya kawasan berikat dan KITE, kenapa hal-hal itu yang tidak dipertimbangkan. Jadi memang masih ada opsi-opsi lainnya yang mau kita pelajari. Tetapi yang terpenting harus tahu dulu apa saja sebenarnya yang dibutuhkan industri pengolahan kakao itu,” tegasnya.
Selain itu, Bambang juga mempertimbangkan kenaikan bea keluar guna memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, pemerintah juga akan menyiapkan insentif agar pasar dalam negeri lebih menarik ketimbang pasar luar.
