Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Ini Alasan PP E-Commerce Sulit Digolkan

Pemerintah bisa jadi tidak sanggup memenuhi janji untuk merampungkan peraturan turunan tentang e-commerce akhir tahun ini, akibat sulitnya menemukan formulasi pengawasan lintas batas negara yang sesuai untuk bisnis berbasis elektronik itu.
Wike Dita Herlinda
Wike Dita Herlinda - Bisnis.com 22 April 2014  |  14:16 WIB
Ilustrasi e-Commerce. Peraturan Pemerintah sulit keluar - JIBI
Ilustrasi e-Commerce. Peraturan Pemerintah sulit keluar - JIBI

Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah bisa jadi tidak sanggup memenuhi janji untuk merampungkan peraturan turunan tentang e-commerce akhir tahun ini, akibat sulitnya menemukan formulasi pengawasan lintas batas negara yang sesuai untuk bisnis berbasis elektronik itu.

Kementerian Perdagangan mengaku masih kesulitan merumuskan regulasi yang cukup mampu melindungi konsumen dan pelaku usaha e-commerce karena rancunya batas yurisdiksi dalam perdagangan bermedia internet itu.

Wamen Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengungkapkan sifat perdagangan berbasis elektronik yang tanpa batas (borderless) menjadi kendala regulasi yang utama. Selain itu, perkembangan teknologi juga menyulitkan proses verifikasi. “Merumuskannya susah.”

Bayu menggambarkan satu perusahaan di bidang e-commerce dapat mengaktifkan bisnisnya dengan berbagai mitra dari negara asal yang berbeda-beda.

“Ada contoh kasus, satu perusahaan di Hungaria, menggunaan jasa pembiayaan di Dubai, tapi barangnya di Vietnam, dan dibeli orang Indonesia. Bagaimana penegakan hukumnya kalau terjadi pelanggaran? Itu baru masalah border, yurisdiksi, belum yang lainnya,” ujarnya, Selasa (22/4/2014)

 

Kendati sulit, otoritas perdagangan mengaku masih berupaya mencari jalan keluar atas tantangan tersebut, serta tetap mengusahakan percepatan aturan turunan dari UU No.7/2014 Pasal 65-66 tersebut.

 

Kemendag telah memasukkan agenda perumusan Peraturan Pemerintah (PP) untuk e-commerce sebagai salah satu prioritas tahun ini, mengingat semakin besarnya pertumbuhan transaksi online dalam beberapa tahun terakhir.

 

Menurut Bayu, kendala lain dari sulitnya menyusun PP e-commerce adalah kemudahan bagi siapa saja untuk memulai bisnis yang relatif minim biaya modal. “Dengan kecanggihan teknologi, orang bisa buka usaha menggunakan smartphone. Bagaimana verifikasi tokonya kalau begitu? Karena siapa saja bisa buat. Ini tidak mudah.”

 

Dihubungi secara terpisah, Ketua Apindo Franky Sibarani mengaku para pelaku usaha masih optimistis PP e-commerce akan mampu dituntaskan pemerintah pada akhir tahun ini, kendati banyak tantangan yang harus dihadapi.

 

Menurutnya, selama ini e-commerce belum dapat diatur karena kelengkapan untuk menyusun regulasinya belum terpenuhi. “[Kami yakin] bisa [selesai] tahun ini. Lagipula, ini sudah dikerjakan sejak awal tahun,” imbuhnya.

 

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mencatat transaksi e-commerce di Tanah Air mencapai rerata Rp100 triliun/tahun. Namun, menurut mereka, sebagian besar transaksi tersebut luput dari pembayaran pajak.

 

Belum lama ini, Sekjen Kemendag Gunaryo mengungkapkan tantangan lain dalam penyusunan PP e-commerce adalah peraturan perpajakan. Otoritas perdagangan, menurutnya, tengah mendiskusikan masalah tersebut dengan berbagai pihak.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

e-commerce
Editor : Ismail Fahmi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top