Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan enggan menanggapi pemanfaatan dana bantuan sosial untuk kepentingan politik dalam pemilihan ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menteri Keuangan M. Chatib Basri yang tengah mengikuti pertemuan tingkat menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 di Washington D.C., Amerika Serikat tidak merespons surat elektronik yang dikirim Bisnis perihal modus kegiatan pemantauan bansos untuk memuluskan pencalonan ketua BPK.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa pun tidak membalas pesan singkat yang dikirim Bisnis.com
Meskipun merespons pesan singkat Bisnis, Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani tidak bersedia menanggapi. “Maaf, saya tidak ada tanggapan untuk hal itu,” tuturnya, Senin (14/4/2014).
Seperti diketahui, anggota IV BPK Rizal Djalil mengajak sejumlah anggota Komisi XI DPR menyertainya berkeliling ‘memantau’ penyaluran bantuan siswa miskin (BSM) di beberapa kabupaten.
Padahal, kegiatan pemantauan lazim dilakukan BPK sebagai tindak lanjut rekomendasi dan temuan audit, bukan saat bantuan disalurkan.
Anggota DPR yang diajak Rizal pun bukan anggota Komisi X selaku mitra kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan – kementerian teknis yang menangani program BSM – melainkan anggota Komisi XI yang membidangi keuangan dan perbankan.
Kebetulan, beberapa anggota Komisi XI itu juga terdaftar sebagai caleg dalam Pemilu Legislatif 2014.
