Bisnis.com, JAKARTA— Akibat kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur yang besar, defisit APBN dinilai masih dibutuhkan pemerintah hingga 5 tahun ke depan guna menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat berkelanjutan.
Wakil Kepala Bappenas Lukita Dinarsyah memperkirakan kebutuhan dana infrastruktur dasar hingga 2019 mencapai sekitar Rp3.000 triliun. Infrastruktur tersebut antara lain, seperti penyediaan listrik sebesar Rp1.080 triliun, jalan raya Rp1.274 triliun, dan sanitasi Rp666 triliun.
“Tergantung pemerintahan baru, apakah ingin mengurangi defisit atau tidak. Bappenas siap menawarkan skenario-skenario APBN. Misalnya, terhadap efisiensi anggaran subsidi, atau mungkin terhadap penerimaan pajak,” ujarnya, Rabu (08/04/2014).
Oleh karena itu, Lukita menilai utang luar negeri lebih realistis dilakukan pemerintah, baik dalam bentuk penerbitan surat utang maupun pinjaman langsung guna memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur tersebut.
Dia mengingatkan perkiraan kebutuhan infrastruktur tersebut baru hitungan kasar para akademis. Kendati demikian, Bappenas telah menyiapkan beberapa skenario APBN demi menjaga perekonomian yang berkelanjutan.
“Nanti itu akan ada opsi defisit dari APBN. Apakah itu medium, atau yang high. Saat ini masih kami diskusikan dengan Kementerian Keuangan. Tetapi yang terpenting, kestabilan makro ekonomi harus tetap lebih diprioritaskan,” katanya.
Dia menilai koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter harus berjalan agar pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai pemerintah tidak terhambat, sekaligus menganggu kestabilan ekonomi, terutama dari sisi fiskal.
