Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pelaksanaan Mekanisme Pembelian BBM Bersubsidi Tunggu Permen ESDM

Pelaksanaan mekanisme pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi nontunai menungu revisi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 1/2013 tentang Pengendalian Penggunaan BBM.
Lili Sunardi
Lili Sunardi - Bisnis.com 24 Februari 2014  |  22:30 WIB

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaksanaan mekanisme pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi nontunai menungu revisi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 1/2013 tentang Pengendalian Penggunaan BBM.

Andy Noorsaman Someng, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), mengatakan Menteri ESDM masih harus berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian terkait penerapan pembelian BBM bersubsidi nontunai.

Kami saat ini hanya menunggu, karena kewenangan itu sudah ada di pemerintah sebagai pembuat kebijakan,” katanya di Jakarta, Senin (24/2/2014).

Andy menuturkan mekanisme pembelian BBM bersubsidi nontunai dapat segera dilaksanakan, karena sudah ada teknologi uang elektronik yang dikeluarkan perbankan. Pemerintah tinggal membiasakan masyarakat untuk menggunakan uang elektronik itu saat membeli BBM bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Menurutnya, yang diusahakan pemerintah saat ini adalah penggabungan alat pembaca kartu sebagai pengganti uang tunai di SPBU. Dengan begitu, seluruh produk kartu dan uang elektronik yang dikeluarkan perbankan dapat dibaca oleh satu mesin electronic data capture (EDC).

Susilo Siswoutomo, Wakil Menteri ESDM, mengatakan penerapan mekanisme pembelian BBM bersubsidi nontunai merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengendalikan subsidi yang dikeluarkan negara untuk BBM.

Kementerian ESDM juga telah melakukan koordinasi untuk pelaksanaannya di daerah. Bahkan, pemerintah telah melakukan uji coba penerapan mekanisme itu pada lima SPBU yang ada di Jakarta, Batam, dan Bali.

Sebagai tahap awal, pembelian BBM bersubsidi nontunai akan digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pembelian premium dan solar di SPBU. “Kalau sudah ada data dan siapa pengguna BBM bersubsidi itu, maka kami dapat melakukan pengecekan di seluruh wilayah. Saat ini kami tidak memiliki data tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, sebelumnya Muhammad Iskandar, Vice President BBM Retail PT Pertamina (Persero), mengatakan penerapan nontunai masih harus menunggu uji coba keandalan sistem pengiriman data. Banyaknya data yang harus dikirim dari pembelian BBM bersubsidi berpotensi membuat server pengiriman data mati.

Selain itu, pengiriman data transaksi yang hanya dapat dilakukan satu kali dalam sehari juga berpotensi menyulitkan pengusaha SPBU dalam mencatat transaksi. “Di SPBU itu kan ada tiga shift kerja, dan setiap akhir shift harus dicatat berapa BBM bersubsidi yang dikeluarkan dan uang yang masuk,” katanya.

Pembelian BBM bersubsidi nontunai rencananya akan berjalan dengan tiga tahap. Pada tahap pertama, masyarakat masih diperkenankan untuk menggunakan kartu yang dikeluarkan pihak perbankan ataupun kartu debit yang sudah dimilikinya.

Kemudian pada tahap kedua, pemerintah akan melakukan identifikasi terhadap kendaraan bermotor dengan pemiliknya. Pada tahap ini, pihak perbankan bekerja sama dengan BPH Migas akan mengeluarkan kartu khusus untuk pembelian BBM subsidi.

Setelah tahap kedua itu berjalan, maka pemerintah akan mulai menerapkan tahap ketiga, yaitu melakukan pengendalian konsumsi. Pada tahap ini lah pemerintah berharap mampu mengendalikan subsidi untuk BBM.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bbm subsidi
Editor : Martin Sihombing
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top