Bisnis.com, JAKARTA - Rencana Pertamina mengakuisisi PT Bukit Asam (PTBA) Tbk. terus menuai polemik.
Direktur Pengkajian Energi Universitas Indonesia Iwa Garniwa menilai jika melihat rencana itu bisa dinilai Pertamina seperti hendak membabi-buta dan tidak jelas arah kebijakannya.
"Saya melihat Pertamina itu kesannya membabi buta, semua mau diambil, padahal core bisnis dia kan minyak," tegas dia saat dihubungi, Kamis (6/2/2014).
Dia kembali menegaskan akan lebih baik perusahaan negara seperti PT BA dan Pertamina, untuk fokus pada core bisnis masing-masing.
"Masing-masing core bisnis sudah jelas. Masih banyak yang harus dilakukan Pertamina seperti meningkatkan lifting, mencari ladang minyak baru. Ladang lama ekspoitasi lagi. Menurut saya dengan teknologi sekarang ini mendapatkan ladang baru sudah tidak susah lagi," tegasnya.
Dia menegaskan jangan ada kesan setelah mainan lama dalam hal ini minyak akan habis, kemudian mengincar mainan lain dalam hal ini batubara.
"Akan lebih baik dieksplorasi ladang minyak lama. Apalagi perusahaan pelat merah dikhususkan untuk agen pembangunan, bukan demi Pertamina, demi PLN atau demi BUMN lainnya. Ini demi energi yang lebih efisien," tandasnya.
Dia menilai rencana akuisisi PT BA ini terkesan bukan kepentingan yang lebih besar, tetapi kepentingan kelompok tertentu. "Ini juga terjadi karena masalah aturan yang memang terkesan liberal khusus di sektor migas," tandasnya.
Tentang akuisisi itu, Iwa juga menilai sebagai hal yang aneh karena tidak menyelesaikan persoalan utamanya. Persoalan utama saat ini adalah Indonesia sangat bergantung pada impor minyak dan BBM yang menguras devisa negara dan membebani APBN. Ini terjadi karena lifting minyak terus menurun dan tak ada pembangunan kilang yang memproduksi BBM sejak 1994. “Pertamina harusnya kan fokus ke situ,” katanya.
Pada akhirnya, melihat persoalan itu, bukannya Undang-Undang dan atau peraturannya yang di review atau diperbaiki, malah diotak atik korporatnya. "Kalau akuisisi ini dilaksanakan ya makin tidak efisien karena organisasinya terlalu besar dan akar permasalahannya tidak diselesaikan, akhirnya akan dipaksakan dan menabrak UU," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
