Bisnis.com, BANDUNG - Transaksi resi gudang di sentra-sentra pertanian di Jabar sampai akhir 2013 lalu mencapai angka Rp20 miliar.
Manager Divisi Akses Keuangan UMKM dan Komunikasi Kantor Bank Indonesia Jabar Eka R Sunarya mengatakan secara nilai transaksi sistem resi gudang di Jabar sampai akhir 2013 yang mencapai Rp 20 miliar tergolong tinggi. "Angka itu dicatat oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jabar-Banten Tbk atau bank BJB," katanya,di Bandung,Minggu (2/2/2014).
Angka ini didominasi Bjb karena sejauh ini, peran lembaga perbankan lain dalam menangani sistem resi gudang masih minim. "Di Jabar, bank bjb menjadi perbankan yang paling besar menggarap sistem resi gudang," katanya.
Ia mencatat secara keseluruhan,di Jabar, pertumbuhan nilai transaksi resi gudang tidak terlalu cepat namun terus terjadi pertumbuhan. Di Jabar kenaikan transaksi resi gudang terjadi di Cianjur dan Indramayu yang sudah menerapkan skema transaksi ini. "Kami harap, kota-kabupaten lain di Jabar dapat melakukan hal yang sama seperti Indramayu dan Cianjur," katanya.
Menurutnya penerapan skema transaksi resi gudang sangat tepat dilakukan di kawasan dan wilayah yang termasuk sentra pertanian. Pasalnya, hasil pertanian para petani dapat menjadi agunan skema pembiayaan atau kredit perbankan.
Menurutnya skema ini dapat meringankan para petani untuk memperoleh fasilitas kredit suku bunga kredit rendah sebesar 6%. "Pemerintah memberi subsidi bunga. Jadi, suku bunganya tidak melebihi 6%. Ini sudah ditetapkan pemerintah dan yang terendah dalam skema pembiyaan perbankan," paparnya.
Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar mengatakan pihaknya akan mendorong para petani kembali membentuk dan menguatkan koperasi tani agar akses ke perbankan bisa makin mudah. "Koperasi tani jarang yang sehat. Dulu ada KUD [koperasi unit desa] tapi banyak yang bermasalah," katanya.
Menurutnya, para petani bisa mengandalkan fungsi koperasi untuk mengakses sejumlah produk kredit dari perbankan. Ia menunjuk adanya program Kredit Cinta Rakyat sebetulnya sudah memberikan akses permodalan yang sangat simpel. "Bagus kalau ada koperasi,jadi pinjam sekaligus Rp20 miliar nantinya dibagi setiap lahan tani," katanya.
Pemprov Jabar sendiri dalam waktu dekat menurutnya akan bekerjasama dengan Walhi untuk mengembangkan pertanian berbasis komunitas. Menurut Wagub,program ini sudah berhasil dilakukan Walhi di Sukabumi, Garut, dan Tasikmalaya. "Pemprov bisa mengadopsi ini untuk memutus mata rantai tengkulak dan sebagainya," katanya.
Ia menilai jika lembaga dan relawan di luar pemerintah bisa membangun komunitas petani cukup berhasil, pemerintah sebisa mungkin harus mendukung ini. Karena itu ia menunjuk Dinas Pertanian Jabar sebagai leading sektor program tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
