Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga pendidikan dituntut untuk tidak hanya berorientasi pada jumlah lulusan yang dihasilkan, tetapi harus mengacu berdasarkan angka pemanfaatan, baik dalam bentuk penyerapan pada sektor formal maupun dalam menciptakan usaha mandiri.
Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kemenakertrans Reyna Usman mengatakan untuk menyiapkan lulusan siap kerja, lembaga pendidikan formal perlu mengubah orientasi dari sebelumnya hanya mengacu pada kuantitas lulusan, acuan harus ditambah dengan menghitung kualitas lulusan.
Untuk memacu kualitas lulusan, lanjutnya, lembaga pendidikan bisa bekerja sama dengan lembaga sertifikasi yang menerbitkan sertifikat vokasional.
“Jadi, para lulusan lembaga pendidikan itu siap kerja dengan mengantongi ijazah/sertifikat double degree. Yakni ijazah dari lembaga pendidikan dan sertifikat vokasional dari lembaga sertifikasi,” kataya kepada Bisnis, Minggu (26/1/2014).
Menurut Reyna, lemahnya sistem pendidikan di Tanah Air mengakibatkan belum meratanya tebaran tenaga kerja terampil dan terdidik yang akhirnya berisiko menghambat pembangunan program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
Harusnya, kata Reyna, tingginya realisasi investasi MP3EI untuk seluruh koridor harusnya mampu menyerap tenaga kerja secara masif di Tanah Air.
“Namun fakta di lapangan, lulusan atau calon tenaga kerja masih belum matching dengan kebutuhan industri sehingga pola tebaran tenaga kerja masih tersentral di Jawa dan Sumatra. Alhasil, banyak posisi di kawasan lain yang diisi oleh tenaga kerja asing.”
