Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah diminta mengambil porsi yang lebih besar dalam pengelolaan dan penyediaan kebutuhan papan bagi masyarakat guna mengatasi berbagai hambatan di sektor perumahan rakyat.
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia Andrinof A. Chaniago menyatakan terdapat kekeliruan dalam kebijakan perumahahan di Indonesia.
Menurutnya, di beberapa negara maju peran negara dalam pengelolaan sektor perumahan cukup dominan sebagai pengendali, bahkan pemasok utama perumahan.
Sebaliknya, jelas Andrinof, di republik ini peran negara yang begitu minim di sektor perumahan berujung pada meningkatnya backlog perumahan.
“Sektor perumahan dikuasai pasar dan ini memihak pengusaha dan bank. Hasilnya backlog. Kita berada dalam posisi yang salah. Dibandingkan dengan Singapura, dengan sektor perumahan yang cukup rendah, tapi tata kotanya baik,” katanya di sela-sela diskusi Outlook perumahan Rakyat di Tahun Politik 2014, Kamis (16/1/2014).
Andrinof menjelaskan kebijakan pengembangan perumahan yang keliru tersebut telah menambah potensi ketimpangan kesejahteraan dalam masyarakat. Untuk itu, dia menegaskan pemerintah semestinya juga berperan sebagai penyedia perumahan yang utama, di samping menjalankan fungsi regulator.
“Kebijakan perumahan sekarang membuat masyarakat miskin terdesak ke daerah peinggiran. Ini menyebabkan high cost economy bagi mereka. Mereka jauh dari tempat kerja, fasilitas kesehatan dan lainnya. Akhirnya menghalangi peningkatan kesejahteraan,” tegasnya.
Untuk itu, dia menyatakan seharusnya pelaku usaha dalam sektor perumahan seharusnya tidak diberikan kebebasan yang berlebih oleh negara. Pelaku usaha properti, tuturnya, seharusnya lebih menyasar sektor industri lainnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
