Bisnis.com, JAKARTA—Industri kelapa sawit di dalam negeri membutuhkan integrasi kebijakan pemerintah, yang selama ini saling tumpang tindih sehingga tidak berjalan efektif.
Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) Joko Supriyono mengatakan kebijakan pemerintah tidak mampu mendorong penghiliran industri kelapa sawit karena belum sinkronnya kebijakan yang ada.
“Harmonisasi kebijakan itu mutlak diperlukan, baik hulu maupun hilir harus saling mendukung,” katanya, Rabu (18/12/2013).
Joko menjelaskan regulasi yang ada saat ini tersebar di beberapa kementerian, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan. Antar kementerian ini belum mampu menghasilkan kebijakan yang saling mendukung.
“Sebagian besar kebijakan yang dihasilkan masih berdiri sendiri-sendiri. Akibatnya, perusahaan menjadi korban,” jelasnya.
Karena itu, dia meminta pemerintah segera berbenah dengan memperbaiki kebijakan dengan cara melakukan integrasi berbagai kebijakan tersebut.
