Bisnis.com, PADANG — Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Dipertahor) Sumatra Barat menyayangkan banyaknya alih fungsi lahan pertanian untuk pengembangan perumahan maupun pembukaan lahan perkebunan yang terjadi di Sumatra Barat.
Joni, Kepala Dipertahor Sumbar mengatakan selama 10 tahun terakhir, alih fungsi lahan persawahan menjadi kawasan pengembangan perumahan dan perkebunan di Sumbar lebih dari 2.000 hektare (ha). “Di Kota Padang paling banyak alih fungsi sawah. Dalam 10 terakhir, alih fungsi akibat pengembangan perumahan mencapai 1.000 hektare,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (25/11/2013).
Alih fungsi juga terjadi di daerah untuk kawasan pengembangan perkebunan dan pertambangan rakyat. Di kabupaten Sijunjung misalnya, dalam tiga tahun terakhir, 488 ha lahan sawah digunakan masyarakat sebagai lokasi pertambangan rakyat. Padahal sawah-sawah tersebut masih amat produktif.
“Memang, kita setiap tahun selalu melakukan program cetak sawah. Tetapi idealnya sawah-sawah yang sudah ada jangan dialih fungsikan lagi,” katanya.
Joni mengatakan saat ini luas sawah di Sumbar sekitar 38.200 ha yang tersebar di seluruh kabupaten. Dalam empat tahun terakhir Sumbar juga berhasil menambah areal sawah seluas 4.145 ha. Dia memperkirakan potensi penambahan lahan sawah di Sumbar masih cukup besar.
“Beberapa tahun ke depan masih potensial untuk dilakukan pembukaan sawah-sawah baru. Termasuk juga akan diperbaiki kondisi sawah yang rusak akibat alih fungsi lahan menjadi kawasan pertambangan rakyat seperti di Sijunjung,” kata Joni.
Sekitar 38.000 ha lahan sawah di Sumbar ditargetkan memproduksi beras 2.512.172 ton tahun ini. Tahun lalu, produksi beras Sumbar mencapai 2.368.390 ton yang juga dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan beras provinsi tetangga, seperti Jambi, Riau, dan Kepri.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Suswono mengatakan dalam 10 tahun terakhir terjadi alih fungsi lahan pertanian dari sawah menjadi lahan-lahan sawit. Alih fungsi lahan ini merupakan ancaman serius bagi ketahanan pangan di Indonesia.
“Dari sekitar 8,1 juta hektare sawah yang ada di Indonesia, saat ini sekitar 3,1 juta atau sekitar 40 persen terancam alih fungsi lahan terkait tata ruang dan tata bangunan yang dilakukan pemerintah daerah,” katanya dalam Seminar Hari Pangan Sedunia ke 33 di Padang beberapa waktu lalu.
Dia menyebutkan konversi lahan yang sudah terjadi saat ini mencapai 100 ribu ha. Sementara kemampuan mencetak sawah yang ada baru sampai 50 ribu ha. Tidak hanya itu, kondisi irigasi di Indonesia juga mengalami kerusakan sampai 52% dan membutuhkan dana Rp2 triliun untuk perbaikan.
“Masalah lain yang juga kita hadapi adalah perubahan iklim, derivasi dari pemanasan global, degradasi sumber daya lahan, erosi dan longsor, pencemaran, dan luasnya lahan terlantar. Inilah ancaman sekaligus tantangan dalam pencapaian Indonesia menuju target ketahanan pangan,” ujar Suswono.
Ancaman itu, kata Suswono, harus diantisipasi. Upaya pemerintah adalah mendorong pemanfaatan lahan kosong serta membuka lahan sawah baru di berbagai daerah. Pada 2025, Indonesia membutuhkan lahan baru 4,7 juta ha untuk tanaman padi, kedelai, dan jagung. “Untuk padi kita butuh 1,4 juta hektar, kedelai sebanyak 2 juta hektar, dan jagung 1,3 juta hektar,” ujarnya.
