Pemerintah Diminta Bentuk Permodalan Khusus untuk Karet

Bisnis.com, BANDUNG--Gabungan Petani Perkebunan Indonesia (Gaperindo) Jawa Barat mengharapkan pemerintah membentuk sebuah lembaga permodalan khusus untuk menjamin kebutuhan petani, terutama pada saat harga karet rendah.

Ketua Gaperindo Jabar Mulyana Sukandar mengemukakan lembaga permodalan itu diperlukan untuk meringankan beban petani terutama pada saat kelebihan produksi karet di hulu yang membuat harga karet anjlok.

Menurutnya, fluktuasi harga karet memang menjadi persoalan yang belum bisa ditanggulangi pemerintah sebagai lembaga fasilitator dalam menyejahterakan petani.

"Dengan turunnya harga karet saat ini, para petani justru meningkatkan produksinya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apabila ada lembaga permodalan diharapkan petani bisa memenuhi kebutuhannya sampai harga karet membaik," katanya kepada Bisnis, Selasa (19/11/2013).

Dia menyayangkan sistem lembaga usaha pemerintah dan swasta belum bisa membantu petani dalam memperoleh permodalan, seperti koperasi yang tidak menjadi rujukan petani untuk menyimpan hasil produksi.

Selain itu, penyerapan karet mentah di hilir belum berjalan optimal sehingga sistem produksi dan permintaan tidak sejalan. Hal tersebut, memicu kondisi harga yang tidak sehat, yang ditentukan permintaan pasar.

Mulyana menjelaskan harga karet menyentuh level terendah menjadi US$3/kg, turun tajam dari sebelumnya mencapai US$5/kg. Meski produksi karet di Jabar hanya sekitar 30 ton. Tetapi, petani membutuhkan proteksi pada kondisi tersebut.

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Bandung A Tisna Umaran mengungkapkan wilayahnya lebih cocok untuk mengembangkan tanaman kopi, karena kontur lahan sebagian berupa pegunungan sehingga tidak cocok untuk karet.

Menurutnya, perkebunan karet juga kurang menguntungkan bagi petani karena biaya perawatan mahal dan harga jualnya memiliki selisih tipis terhadap biaya produksi.

"Memang dulu Kabupaten Bandung memiliki perkebunan karet hingga ratusan hektare, namun itu sudah terpisah menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Bandung Barat," ujarnya.

Meski demikian, ke depan pihaknya tidak menutup peluang untuk mengembangkan perkebunan karet, apabila secara ekonomi layak dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Tetapi kendalanya jumlah investor di sektor perkebunan itu sangat sedikit sehingga sulit untuk mengembangkan perkebunan karet dari nol tanpa dukungan pemilik modal. (IMaulana)