Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha memprediksi aksi mogok nasional yang dilakukan buruh di sejumlah kawasan industri bisa mengancam investasi pada 2014 menyusul kian tidak kondusifnya iklim ketenagakerjaan di Tanah Air.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi mengatakan aksi buruh dapat memicu hengkangnya investasi dan memberikan pengaruh buruk bagi arus investasi yang akan masuk ke Tanah Air. Tuntuan upah di luar kemampuan pengusaha serta maraknya aksi demonstrasi membuah pengusaha enggan berinvestasi di Indonesia.
“Tenaga kerja sudah menjadi katalisator penentu masuknya investasi di Indonesia,” katanya, Selasa (29/10/2013).
Diketahui, dunia usaha memperoleh ancaman dari 3 juta buruh di 40 kawasan industri di Tanah Air akibat belum sepakatnya kenaikan UMP 2014, masalah outsourcing dan pemberian jaminan kesehatan.
Saat ini banyak pengusaha asing, terutama Korea dan Taiwan, yang sudah menanamkan invetasi di Indonesia mengeluhkan iklim tenaga kerja yang tidak kondusif. Pengusaha tersebut rata-rata bergerak pada industri pada karya seperti industri garmen, sepatu dan tekstil.
Sofjan merinci, pada tingginya UMP 2013 sudah banyak perusahaan yang mengalihkan investasinya ke luar Jabodetabek, misalnya ke Jawa Tengah dengan pertimbangan murahnya upah. Namun, banyak juga yang menutup pabrik lalu memindahkannya di sejumlah negara yang dinilai lebih menarik jika dibandingkan dengan Indonesia, misalnya Kamboja dan Vietnam.
Pemindahan dan mutasi investasi tersebut, lanjut Sofjan, mengakibatkan banyaknya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan terhadap 200.000 pekerja di Indonesia. “PHK juga terjadi di perusahaan saya,” kata pemilik gemala grup tersebut.
Selain itu, banyak perusahaan yang awalnya menjalankan produksi, tetapi pada tahun ini mengubah pola bisnis mereka dari sebelumnya berproduksi, kini hanya di bidang jasa. “Artinya, tidak banyak tenaga kerja yang diperlukan untuk menjalankan bisnis jasa jika dibandingkan dengan menjalankan produksi.”
Belum kondusifnya iklim ketenagakerjaan, jelasnya, bisa menghambat pertumbuhan ekonomi nasional hingga 5,5% pada 2014. Dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi tersebut, penyerapan tenaga kerja hanya pada kisaran 1,38 juta pekerja. Dipastikan 1 juta orang dari angkatan kerja baru akan memasuki sektor informal pada 2014.
Untuk itu, Sofjan meminta kepada seluruh aparat negara untuk menjamin kelangsungan produksi dari perusahaan yang tidak mengikuti aksi mogok nasional. Dikhawatirkan, sweeping dari demonstran ke perusahaan akan menggangu produktivitas. “Jangan sampai ada perusakan pada perusahaan yang karyawannya tidak mengikuti aksi demonstrasi.”
Suryo Bambang Sulisto, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin), sangat menyangkan sikap pekerja yang cenderung enggan memilih jalan dialog untuk menyelesaikan masalah UMP. “Kesan yang muncul terhadap investor adalah, masalah tenaga kerja di Indonesia tidak kunjung selesai,” katanya kepada Bisnis.
Aksi demonstrasi tersebut, jelasnyam sangat berdampak pada iklim investasi dan arus investasi yang saat ini dijaga agar jangan sampai kendor. Secara umum pengusaha akan terus berinvestasi sepanjang iklim di Tanah Air tercipta kondusif, terutama penciptaan peluang dan kepastian hukum usaha dari pemerintah.
Pengusaha dan pemerintah harus bekerjasama untuk menjaga iklim inveatasi agar tetap dalam kondisi baik terutama untuk masalah tenaga kerja. “Ini untuk menjada agar arus foreign direct investment tetap lancar.”
Pada konteks terciptanya iklim usaha yang baik, dengan sendirinta tercipta lapangan kerja. Realisasi investasi, baik penanaman modal asing maupun dalam negeri akan berdampak langsung dengan terciptanya lapangan kerja.
Untuk keniakakan UMP, Kadin mendukung kenaikan upah yang wajar tetapi dalam situasi ekonomi yang sedang melemah sebaiknya pekerja bisa mengendalikan diri dan membantu perusahan agar tidak terjadi PHK.
Sementara itu, Ketua Himpunan Kawasan Industri Indonesia Sanny Iskandar mengatakan buruh memusatkan aksi demonstrasi buruh pada kawasan industri yang sudah mapan, seperti di Jabodetabek dan Batam. “Padahal perusahaan yang berada di kawasan industri, rata-rata sudah mapan dan memberkkan gaji secara layak atau diatas UMP,” katanya.
Dikhawatirkan, jelasnya, aksi buruh tersebut melumpuhkan usaha pendukung yang berada di luar kawasan industri. Aksi tersebut sangat berpotensi mengganggu iklim usaha di Tanah Air.
Saat ini himpunan ini membawahi 62 kawasan industri di Medan, Jabodetabek, Jawa Timur hingga Makassar. Adapun buruh berencana melakukan aksi di 40 kawasan industri
.jpg?w=300&h=221)
