Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom mewanti-wanti agar paket kebijakan ekonomi direalisasikan tepat waktu sehingga membawa dampak signifikan terhadap defisit transaksi berjalan dan inflasi yang menjadi akar turbulensi di pasar keuangan akhir-akhir ini.
Kepala Ekonom Bank Danamon Indonesia Tbk Anton H. Gunawan mengatakan kebijakan fiskal yang diumumkan pemerintah pekan lalu mencakup isu-isu signifikan di sektor riil, tetapi membutuhkan manifestasi yang serius.
“Defisit transaksi berjalan tahun ini mungkin di bawah 3% dari PDB atau masih sedikit lebih lebar dibandingkan dengan angka tahun lalu sebesar 2,7% dari PDB, tetapi harus masih dikelola,” katanya, Minggu (25/8/2013).
Keringanan pajak bagi industri padat karya misalnya, dapat menghindarkan perusahaan dari pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat kenaikan upah minimum, tarif listrik dan biaya bahan bakar.
Mekanisme importasi berdasarkan paritas harga, bukan lagi kuota, juga dianggap lebih responsif untuk menaikkan pasokan serta mengurangi kerentanan sistem terhadap korupsi yang menjadi pusat perhatian akhir-akhir ini.
Kendati menilai 4 paket kebijakan telah menukik pada persoalan riil, Anton berpendapat perlu ada tindakan yang lebih mengarah pada dampak jangka panjang.
Sebagai contoh, upaya pemerintah mengurangi impor minyak dengan menaikkan kadar biodiesel dalam solar menjadi 10% dari semula 2,5% tidak akan berpengaruh signifikan tanpa langkah konversi premium ke gas.
Anton pun mengkritik kebijakan penaikan pajak impor barang mewah, seperti mobil completely built up (CBU) dan barang impor bermerek menjadi 125%-150% dari semula 75% hanya berdampak kecil terhadap tekanan defisit transaksi berjalan.
“Kebijakan hanya memberikan dampak kecil pada impor barang konsumsi karena hanya menyumbang sekitar 7% dari total impor,” katanya. (ra)
