Bisnis.com, JAKARTA-- Kementerian Perhubungan diminta agar menyerahkan hak pengelolaan terminal Bandar Udara Sultan Babullah Ternate kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) untuk memaksimalkan return infrastruktur tersebut terhadap keuangan daerah.
Taufik Madjid, Kepala Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Informastika Malut, mengemukakan pendanaan pembangunan terminal Bandara Sultan Babullah yang berasal dari APBD Malut sebesar Rp90 miliar menjadi alasan agar pengelolaan infrastruktur tersebut diserahkan kepada pemerintah provinsi.
"Tentu akan berdampak positif terhadap keuangan daerah [Malut], di mana perolehan keuntungan dari pengelolaan bandara bisa digunakan membiayai kegiatan pembangunan di sektor lain," ujarnya, Senin (15/7/2013).
Dia menambahkan, skema yang disiapkan Pemprov Malut jika usulan penyerahan pengelolaan di setujui Kementerian Perhubungan, akan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Adapun, pembangunan terminal Bandara Sultan Babullah telah dilakukan secara bertahap sejak 2006 yang menyerap keuangan Pemprov Malut sebesar Rp92 miliar dan tengah memasuki tahapan penyelesaian interior bangunan yang ditargetkan rampung secara keseluruhan pada kuartal IV/2013.
"Sekarang tinggal menggu penyelesaian interior bangunan [terminal Bandara Sultan Babullah]," ungkapnya kepada Antara.
Sementara, Kementerian Perhubungan yang menjadi pengelola melalui UPT Ditjen Hubud telah memperpanjang landasan pacu Bandara Sultan Babullah yang menjadi Rp2.400 meter dari sebelumnya 2.200 meter. (ra)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
