Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

TARIF ANGKUTAN UMUM: Pusat Tidak Dapat Intervensi

Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah pusat tidak bisa mencampuri kewenangan daerah dalam menetapkan batas penaikan tarif angkutan antarkota dalam provinsi.
Demis Rizky Gosta
Demis Rizky Gosta - Bisnis.com 09 Juli 2013  |  16:52 WIB

Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah pusat tidak bisa mencampuri kewenangan daerah dalam menetapkan batas penaikan tarif angkutan antarkota dalam provinsi.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan Menteri Perhubungan hanya bisa menetapkan batas maksimal penaikan tarif angkutan sebesar 15% sebagai acuan.

Namun, pemerintah pusat tidak bisa mengintervensi penetapan batas tarif angkutan dalam kota dan antar kota dalam provinsi. Tarif tersebut adalah sepenuhnya kewenangan Gubernur dan Walikota/Bupati bersama DPRD untuk ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

"[Pemerintah pusat] tidak bisa mengintervensi. Itu diputuskan [Pemprov] bersama dengan DPRD," katanya, Selasa 99/7/2013).

Beberapa Pemda, termasuk Pemprov DKI, sampai saat ini belum menetapkan tarif baru angkutan umum setelah kenaikan harga BBM bersubsidi oleh pemerintah.

Namun, supir bus dan angkutan kecil sudah mulai menaikkan tarif angkutan umum dalam besaran Rp500-Rp1.500.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

tarif angkutan umum
Editor : Sepudin Zuhri

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top