BISNIS.COM, NUSA DUA, Bali--Kerja sama ekspor dan impor listrik antar negara kawasan Asean semakin masif.
Pada 2018 Indonesia akan memasok 1.000 megawatt (MW) ke Malaysia dengan investasi sebesar US$2 miliar hingga US$2,5 miliar.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengatakan penandatangan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Malaysia telah ditandatangani sejak tahun lalu.
"Produksi akan mulai 2018. Nantinya pembangkit dari Sumatra ini juga direncanakan mengaliri Singapura dan Thailand," ujarnya saat konferensi pers pada pembukaan The 31st Senior Officials Meeting on Energy di Nusa Dua, Bali, Senin (24/6).
Pembangkit listrik menggunakan mine mouth atau pembangkit dari mulut tambang batu bara milik PT Bukit Asam (Perseroan) Tbk di Riau.
PT Perusahaan Listrik Negara menjadi penyalur dan penjual listrik ke Tenaga Nasional Berhard (TNB), perusahaan listrik dari Malaysia.
Investasi ini dari Malaysia dengan kerja sama antar korporasi sehingga bersifat business to business (b to b).
Untuk pembakit listrik tenaga uap tersebut, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman mengatakan pihaknya dan pemerintah Malaysia sedang melakukan detail engineering study atau studi kelayakan teknis. Studi tersebut menentukan pendapatan serta harga jual ke Malaysia.
"Mulai konstruksi setelah studi kelayakan selesai. Diperkirakan tahun depan sudah bisa mulai, sehingga 2018 listrik bisa diproduksi," katanya.
Ekspor listrik ke Malaysia nantinya tidak akan menggunakan feed in tarif. Hal ini dikarenakan kerja sama bersifat joint venture tersebut seperti kerja sama biasa antara independent power producer (IPP), hanya saja daya yang akan dihasilkan besar.
Interkoneksi listrik antar negara ini merupakan gagasan kerja sama untuk memasok kebutuhan listrik negara Asean. Saat ini koneksi listrik Asean antara lain ekspor daya dari Laos ke Thailand. Selain itu, Vietnam juga menyalurkan listrik ke Kamboja.
Penjualan listrik ke negara tetangga menimbulkan kekhawatiran dan pertanyaan tentang ketimpangan yang akan terjadi. Elektrifikasi di Indonesia masih 65%-75%, artinya masih banyak wilayah yang tidak terjangkau oleh listrik. Namun, pemerintah seolah percaya diri untuk tetap memasok listrik ke luar.
Wakil Ketua Reforminer Institute Komaidi mengatakan dari segi bisnis semata penjualan tersebut tidak masalah. Namun, seiring dengan penjualan tersebut, pemerintah sebaiknya memperhatikan lebih dari bisnis.
"Pemerintah harus melihat dari aspek kepantasan. Jika masih ekspor sementara listrik dalam negeri belum terpenuhi, itu kurang pantas," ujarnya saat dihubungi Bisnis.
Mengenai penjualan ini, pemerintah seharusnya memberikan argumentasi lugas kepada publik. Untuk pengaliran listrik antar negara, Komaidi berpendapat sebaiknya wilayah pemasok listrik harus diprioritaskan.
