BISNIS.COM, JAKARTA--PT Perusahaan Listrik Negara (Perseroan) akan mengekspor listrik sebesar 2 megawatt dari Pembangkit listrik Tenaga Uap (PLTU) Holtekamp ke wilayah perbatasan Papua Nugini.
Nur Pamudji, Direktur Utama PLN mengatakan ekspor listrik dari pembangkit berkapasitas 2X10 megawatt itu akan dilakukan pada kuartal 2-2014. Pasalnya, perseroan memerlukan waktu untuk membangun jaringan distribusi dari pembangkit ke perbatasan setelah pembangkit itu berproduksi secara komersial pada kuartal 1-2014 mendatang.
“Kami akan mengekspor listrik 2 megawatt ke wilayah perbatasan di Papua Nugini, karena kan jarak wilayah perbatasan itu tidak begitu jauh dengan Jayapura,” katanya hari ini, Selasa (18/6/2013).
Nur mengungkapkan saat ini beban puncak listrik di Jayapura mencapai 57 megawatt dengan daya mampu sistem kelistrikan 61 megawatt ditambah dengan 2X10 megawatt dari PLTU Holtekamp mulai tahun depan. Dengan begitu, sistem kelistrikan di Jayapura tetap aman, meskipun ada 2 megawatt yang diekspor ke Papua Nugini.
Untuk harga listriknya sendiri, Nur menegaskan akan memberlakukan tarif nonsubsidi ditambah dengan keuntungan yang diambil PLN. Harga tersebut akan dihitung berdasarkan biaya pokok penyediaan tenaga listrik di wilayah itu ditambah dengan biaya distribusi dan keuntungan yang akan diambil PLN.
Menurutnya, PLN akan melistriki wilayah di Papua Nugini itu secara gradial dengan membangun jaringan distribusi dari pembangkit menuju perbatasan sepanjang 25 kilometer. Kemudian dari perbatasan menuju Provinsi Javalimo di Papua Nugini sejauh 45 kilometer akan dibangun jaringan distribusi oleh Papua New Guinea Power Limited.
“Keuntungan dari kerja sama ini adalah masyarakat dan wilayah yang ada di dekat jaringan distribusi antara pembangkit menuju perbatasan juga akan terlistriki, sehingga akan menambah elektrifikasi,” jelasnya.
Hingga saat ini, biaya pokok penyediaan tenaga listrik di Papua masih sekitar Rp3.000 per kilowatt hour (kWh). Pasalnya, listrik di Papua masih diproduksi oleh pembangkit listrik berbasis diesel yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM).
Seperti diketahui, Pemerintah Indonesia dengan pemerintah Papua Nugini terus mempererat kerja sama di berbagai sektor ekonomi termasuk sektor Energi. Papua Nugini menawarkan berbagai kerja sama proyek pengembangan energi di negara itu.
Sementara itu, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman mengatakan kerja sama bilateral itu akan menguntungkan Indonesia, karena akan memberikan kesempatan perusahaan dalam negeri untuk mengembangkan sumber daya alam negara itu.
Saat ini saja,Papua Nugini telah menawarkan proyek pengerjaan jalan raya d wilayah perbatasan kepada Pemerintah Indonesia dengan biaya dari Papua Nugini. Hal itu dilakukan untuk membuka akses dan mempercepat pembangunan jaringan distribusi di wilayah itu.
Pemerintah sendiri saat ini terus menggenjot tingkat elektrifikasi di Papua dengan membangun lebih banyak pembangkit listrik. Bahkan, Papua bagian tengah diharapkan akan seperti wilayah Wamena yang sebagian besar listriknya diproduksi oleh pembangkit listrik mikrohidro.
Sesuai rencana umum penyediaan tenaga listrik (RUPTL) 2010-2019, pengembangan pembangkit bertenaga air direncanakan mencapai 5.140 MW untuk 73 proyek. Potensi tenaga air di Indonesia tercatat mencapai 75.670 MW dengan 22.371 MW di antaranya berlokasi di Papua dan 16.844 MW lainnya di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
