Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

KELAPA SAWIT: 50% Kebun Petani Riau Pakai Bibit palsu

BISNIS.COM, PEKANBARU--Lebih 50% dari 1,1 juta hektare (ha) kebun kelapa sawit yang dikelola petani secara swadaya di Provinsi Riau ditengarai menggunakan bibit sawit palsu sehingga menimbulkan kerugian besar akibat tidak bisa berbuah.

BISNIS.COM, PEKANBARU--Lebih 50% dari 1,1 juta hektare (ha) kebun kelapa sawit yang dikelola petani secara swadaya di Provinsi Riau ditengarai menggunakan bibit sawit palsu sehingga menimbulkan kerugian besar akibat tidak bisa berbuah.

"Dari 1,1 juta ha sawit petani swadaya di Riau, sekitar 50% atau 500.000 ha lebih terindikasi menggunakan bibit sawit palsu," kata Kepala Seksi Pengembangan Usaha Perkebunan Dinas Perkebunan Riau, Sri Ambar K. kepada Antara, Minggu (2/6/2013).

Menurut dia, bibit sawit palsu itu kerap disebut petani dengan bibit "Mariles" atau bekas.

Secara kasat mata bibit itu tidak ada bedanya dengan yang asli, hanya dari harga sangat jauh lebih murah.

"Biasanya petani tergiur karena harganya yang sangat murah. Dampaknya bisa dilihat ketika tanaman sawit seharusnya sudah panen pada usia 4 tahun tetapi tanaman dengan bibit palsu tidak bisa," ujarnya.

Beredar luasnya bibit palsu itu menimbulkan kerugian cukup besar bagi petani dengan modal pas-pasan.

Pemerintah terus berusaha melakukan pembinaan dan sosialisasi terhadap pemilihan bibit yang baik kepada petani.

Selain itu Dinas Perkebunan Riau sejak tahun lalu melakukan program penggantian bibit kepada petani yang menjadi korban bibit palsu.

Setiap petani diminta berkoordinasi dengan kelompok tani untuk membuat usulan melalui dinas perkebunan di kabupaten/kota setempat.

Setelah persyaratan mencukupi, Dinas Perkebunan Provinsi Riau akan menyalurkan bantuan dana untuk mengganti dengan bibit baru yang sudah bersertifikat.

"Pemerintah membantu biaya bibit baru saja sedangkan pembongkaran tanaman lama dilakukan oleh petani sendiri," katanya.

Tahun ini pendanaan program penggantian bibit menggunakan dana APBD Riau untuk lahan seluas 500 ha.

Jumlah itu lebih tinggi dibandingkan 2012 yang hanya 100 ha karena sebelumnya dibiayai dengan dana APBN. (ra)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Rustam Agus
Editor : Rustam Agus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper