BISNIS.COM, BOGOR: Peneliti Utama Badan Koordinasi Survei & Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) Fahmi Amhar mengatakan perlu kerja sama sistemik guna mewujudkan swasembada pangan karena pertanian terkait erat dengan sektor lain.
“Pertanian membutuhkan lahan, air, dan infrastruktur. Tanpa lahan di mana kita menanam? Tanpa air tidak ada kehidupan. Tanpa infrastruktur seperti jalan atau pasar, hasil panen sulit dijual. Keseluruhan aspek ini karena menyangkut ruang, diatur dalam UU 24 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang," katanya dalam Seminar Islam dan Peradaban yang diselenggarakan Badan Kerohanian Islam Mahasiswa, Institut Pertanian Bogor (BKIM-IPB) di Kampus IPB Darmaga, Bogor, Kamis (30/5/2013).
Tanpa wawasan pertanian yang cukup, tuturnya, dapat saja di era otonomi daerah ini seorang gubernur atau bupati mengalokasikan suatu ruang untuk peruntukan yang tidak ramah pertanian atau bahkan rajin menukar peruntukan dari sektor pertanian ke sektor yang lebih komersial, misalnya real estat atau industri..
Menurut guru besar itu, masalah lahan juga merupakan masalah pertanahan. Sebagian besar petani di Indonesia merupakan petani penggarap yang tidak punya tanah, atau memiliki lahan sangat sempit atau marginal yang tidak mencukupi untuk menopang kehidupannya.
“Ada UU Pokok Agraria, tetapi UU ini kini terdesak dengan UU Penanaman Modal yang membolehkan investor asing mendirikan usaha dengan memperoleh hak guna usaha hingga 95 tahun,” lanjutnya.
Pertanian juga membutuhkan sumber daya manusia yang akan bertani dan membutuhkan teknologi. Pertanian juga membutuhkan teknologi. Teknologi ini mulai dari teknik persiapan lahan, perbenihan, perpupukan, pemberantasan hama, pascapanen (pergudangan, pengemasan) hingga teknologi untuk mengetahui perkembangan pasar maupun teknologi pertanian itu sendiri, yaitu e-agro.
“Namun semua teknologi ini jika tidak cerdas, kemungkinan juga sulit digunakan karena dilindungi UU Hak atas Kekayaan Intelektual,” katanya.
Hal terakhir yang tak kalah pentingnya adalah Sosial Ekonomi. Ekonomi Pertanian harus dipandang sebagai rantai pasokan (supply chain). Tanpa kontrak supply chain dari petani ke end-user, pola tanam petani tidak sustainable (berkesinambungan), sehingga harga pun dapat mudah dimainkan, baik di pasar tradisional maupun di Bursa Komoditas Berjangka.
Masalah sosial ekonomi juga menyangkut persoalan kredit pembiayaan, masalah bea masuk, peran Bulog dan sebagainya. Dari sisi pemerintah, distribusi hasil pertanian semestinya juga dapat dimonitor ke seluruh Indonesia. Dari sini tampak bahwa keberhasilan pertanian adalah buah sinergi dari berbagai struktur yang lain. Demikian pula kegagalannya adalah buah dari kegagalan berbagai sistem yang lain.
