BISNIS.COM, JAKARTA—PT Sarana Multi Infrastruktur membuat kalkulasi tarif SPAM (sistem penyediaan air minum) Umbulan dengan tarif Rp9.100/m3 berdasarkan nilai investasi proyek tersebut sebesar Rp2 triliun dan danaviability gap fund (VGF) maksimal 49% dari nilai proyek.
"Khusus untuk Umbulan, ini kan proyek sudah lama, sebelumnya pemerintah sudah membahas sendiri. Kemudian SMI masuk ditunjuk sebagai project preparation ketika sudah sampai proses tender," ujar Head of Project Preparation PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Jatmiko K. Santosa hari ini, Senin (22/4/2013).
Oleh karena itu, banyak pembahasan yang perlu dikaji kembali, mulai dari penentuan tarif, besaran dana dukungan dari pemerintah.
Jatmiko menyampaikan dalam proyek SPAM Umbulan tersebut melibatkan 6 pemerintahan daerah, 6 DPRD, dan 6 badan milik usaha daerah sehingga diperlukan kesepakatan dari pihak tersebut
“Tentunya tidak mudah menggabungkan kesepakatan di antaranya karena tarif di setiap daerah berbeda, yang tentunya mempengaruhi harga ke konsumen akhir,” paparnya.
Saat ini, ujarnya, berdasarkan nilai investasi yang mencapai Rp2 triliun dan VGF maksimal 49% dari nilai proyek, maka tarif untuk air baku di SPAM Umbulan diperkirakan mencapai Rp9.100 per meter kubik.
Namun, kondisi yang ada di daerah yang akan dialiri oleh air baku tersebut yakni Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, dan Kota Surabaya, memiliki tarif berbeda dengan kisaran Rp2.000 – Rp2.500/m3.
Jika tarif tersebut ditetapkan, maka nilai VGF yang diberikan pemerintah akan semakin besar dan Internal Rate of return proyek tersebut akan semakin kecil sehingga swasta akan berpikir dua kali.
“Oleh karena itu, karena persiapan proyek yang kurang ideal maka pembahasan mengenai hal-hal tersebut masih dalam proses sampai sekarang,” ujarnya.
Selain itu, kekhawatiran investor dalam proyek ini juga terdapat dalam kepastian proyek yang berkelanjutan. Seperti diketahui, SPAM Umbulan memiliki kontrak selama 25 tahun untuk mengalirkan air berkapasitas 4.000 liter per detik.
Dia menyampaikan sejak 1997 hingga 2012, penebangan pohon di Hutan Pasuruan mencapai 58% sehingga diperlukan komitmen pemprov pasuruan untuk melakukan konservasi hutan tersebut.
“Kalau penggundulan hutan terus terjadi, kemudian air jadi kering, dan pengelola tidak bisa mengalirkan air sesuai perjanjian, siapa yang mau bertanggung jawab. Ini juga yang sedang dipastikan baru kemudian tarif dan VGF dapat ditentukan,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
