BISNIS.COM,JAKARTA—Pemerintah daerah mendukung rencana pemerintah pusat mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan opsi kenaikan harga.
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan gubernur seluruh Indonesia memberikan pendapatnya masing masing dalam rapat koordinasi tentang BBM Bersubsidi di kantor Kemendagri. Pada dasarnya sebagian besar Gubernur mendukung penaikan harga BBM.
Pada prinsipnya, sambung Gamawan, tidak ada kepala daerah yang menolak opsi pengurangan subsidi serta opsi dan resiko yang disampaikan pemerintah pusat.
“Ya malah Gubernur banyak yang memberikan dukungan naikkan saja. Prinsip semuanya setuju, karena riil di lapangan yang jauh - jauh itu sudah beli dengan harga mahal,” katanya di Kantor Kemendagri, Selasa (16/4/2013).
Rakor kepala daerah tersebut merupakan agenda penjelasan opsi untuk mengatasi pembengkakan subsidi BBM dalam APBN 2013.
Menurut Gamawan, ada empat opsi yang disampaikan kepada Gubernur tetapi keputusan tetap berada di tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Besok ada rapat dengan Presiden mudah mudahan ada solusi.”
Namun, Gubernur DIY Sri Sultan HB X masih menunggu pengumuman resmi dari Presiden mengenai opsi pengendalian BBM atau kenaikan harga BBM.
Namun, pemerintah daerah menginginkan ada kepastian kuota BBM bersubsidi karena untuk solar bersubsidi DIY selama 3 bulan pertama sudah melebihi kuota.
Kepastian tersebut diperlukan karena data kuota BBM bersubsidi yang dipegang Pertamina dan yang dipegang pemerintah jumlahnya berbeda. "Kalau memang kuota kita ada kepastian, otomatis kita harus desain [kebutuhan BBM] tiap hari," katanya.
Sultan mengaku belum tahu persis apakah ada kenaikan harga BBM atau tidak. Namun di dalam rakor yang diikuti sejumlah menteri dan seluruh Gubernur se Indonesia tersebut ada opsi kenaikan harga BBM bersubsidi. " Kita belum tahu persis harga naik atau tidak belum tau," terangnya.
Bagi pemerintah daerah, sambung Sultan, harus ada BBM bersubsidi setiap hari sampai dengan 31 Desember 2013. Pemerintah provinsi DIY sebelumnya telah memiliki kebijakan pembatasan BBM bersubsidi dengan menerapkan kuota harian.
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menyatakan akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Yang terpenting bagi DKI tetap mengalokasikan anggaran jaminan kesehatan, pendidikan, perumahan dan transportasi murah.
Skema yang ditawarkan, lanjutnya, pertama penaikan harga BBM subsidi menjadi Rp6.500 per liter untuk semua jenis kendaraan dan kedua penaikan Rp6.500 untuk kendaraan pelat hitam saja sedangkan plat kuning dan sepeda motor tetap sama.
Dengan tawaran opsi tersebut, Ahok memberi isyarat bahwa harga BBM bersubsidi bakal naik tahun ini. Tetapi keputusan harus menunggu laporan kepada Presiden untuk diputuskan. “Pasti naik ini, cuma tinggal demo saja,” ucapnya.
Menurutnya, penaikan harga BBM bukan berarti negara akan kelebihan uang karena APBN tetap defisit. Skema penaikan BBM subsidi yang menjadi pilihan pemerintah pusat hanya bisa mengurangi utang negara.
