PENAIKAN BBM: Siapa Takut, Pengusaha Siap Tanggung Risiko

BISNIS.COM,JAKARTA – Kalangan pengusaha tetap mendukung upaya pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, walaupun terdapat kekhawatiran terjadi peningkatan biaya produksi dan logistik.

Sofjan Wanandi, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), menuturkan penaikan harga BBM bersubsidi harus segera dilakukan pemerintah karena kekhawatiran terjadinya kembali krisis ekonomi di Tanah Air.

“Subsidi BBM ini sangat memberatkan, akan menggerogoti kondisi makro ekonomi. Saya takut bangsa ini akan kembali terkena krisis ekonomi 1997-1998,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (11/4).

Dia mengungkapkan apabila pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi,  kondisi fiskal negara akan semakin terganggu karena saat ini beban anggaran paling besar tersalurkan untuk menanggung subsidi energi.

Padahal, lanjutnya, jika anggaran subsidi BBM tersebut dicabut dan disalurkan untuk pengembangan infrastruktur, maka kondisi fiskal akan lebih sehat dan investasi akan bertambah karena kondisi infrastruktur lebih baik.

“Ini dampaknya sangat besar. Apalagi harus menghadapi defisit neraca perdagangan yang semakin membesar, cadangan devisa berkurang, impor bertambah, rupiah akan melemah,” tuturnya.

Dia memberikan solusi bagi penyedia layanan logistik untuk berdialog dengan pemerintah agar dapat digolongkan kepada penyedia sarana transportasi seperti golongan kendaraan plat kuning agar beban mereka tidak terlalu besar.

Sofjan mengungkapkan walaupun penyedia jasa logistik harus menaikkan biaya, pengusaha lebih memilih untuk tetap akan mendukung dan menyesuaikan kondisi tersebut  daripada kondisi makro ekonomi terganggu.

“Ini semua dapat dibicarakan. Yang penting harga BBM dinaikkan terlebih dahulu secara merata, bantuan langsung tunai [BLT] bagi masyarakat miskin juga disiapkan.

Dia menuturkan apabila pemerintah mengambil kebijakan dengan pembatasan subsidi BBM dengan menggunakan sistem plat kuning dan hitam, maka kemungkinan terjadinya penyalahgunaan akan semakin tinggi.

Sofjan menilai  tindakan yang sekarang ini dilakukan pemerintah dapat menimbulkan berbagai permasalahan baru. Apabila pemerintah tegas dengan kebijakannya, maka dana dari subsidi tersebut dapat digunakan untuk membangun infrastruktur.

"Kalau bikin hitam dan kuning itu hanya bisa kurangi Rp30 triliun - Rp40 triliun. Padahal kalau bisa kurangi hingga 50% dari Rp300 triliun menjadi Rp150 triliun, bisa dipakai buat infrastruktur" katanya.