BISNIS.COM, JAKARTA -- Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) mengkritik pemerintah, terutama Menteri Pertanian, gagal mewujudkan swasembada pangan.
Hal itu dikemukakan Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng menanggapi meroketnya harga bawang putih di dalam negeri dalam beberapa hari terakhir di tengah meningkatnya impor bawang putih yang dilakukan oleh pemerintah.
Sebagaimana diketahui, lanjutnya, harga bawang putih sempat melangit hingga mencapai Rp70.500/kg.
Menurutnya, kenaikan harga tersebut merupakan gunung masalah akibat hancurnya sistem bernegara dan berpindahnya kekuasaan negara ke tangan kartel, mafia, dan sindikat pangan.
Hal itu menunjukkan kebijakan Kementerian Pertanian yang tidak memihak pada swasembada pangan dan pemberdayaan petani.
"Pasokan bawang putih sepenuhnya dikuasai sindikat yang bekerjasama dengan oknum pemerintahan. Akibatnya negara tidak lagi dapat mengontrol harga," ujarnya dalam rilis yang diterima Bisnis, Minggu( 17/3).
Daeng berpendapat pemerintah selalu mencari solusi dengan cara memperbesar impor. Padahal volume impor produk bawang meroket.
Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik, volume impor produk bawang putih sampai dengan tahun 2012 mencapai 415.000 ton. Dalam 5 tahun sejak 2006, terjadi kenaikan impor bawang putih sebesar 59,35% yang ketika itu hanya berjumlah 295.057 ton.
“Impor bawang yang dilakukan pemerintah mencerminkan kegagalan dalam mewujudkan swasembada pangan, dan pemberdayaan petani dalam negeri sendiri,” ujarnya. (if)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
