BISNIS.COM, JAKARTA - Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pecah kongsi soal usulan Musyawarah Nasional Luar Biasa Kadin.
Seluruh Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin menolak usulan Munasub, sementara Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Oesman Sapta Odang mendukung Munaslub.
"Kami mempertimbangkan sesuai AD/ART, tidak ada yang menyimpang. Kami akan tetap lanjutkan Munaslub," ujar Oesman Sapta dalam Konferensi Pers di Menara Kadin, Rabu (6/3/2013).
Belakangan, Oesman Sapta memang terlihat cukup aktif menampung aspirasi dari sejumlah Kadin Daerah yang mendesak agenda Munaslub. Oesman Sapta juga sempat melontarkan wacana untuk melengserkan Ketua Umum Suryo Bambang Sulisto.
Namun, berbeda dengan Oesman Sapta, seluruh Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin sebanyak 4 orang menyatakan penolakannya terhadap desakan Munaslub dan mendukung kepengurusan KADIN hingga akhir masa jabatannya.
"Kalau saya lihat, usulan Munaslub itu terlalu berlebihan, karena memang tidak perlu ada mekanisme seperti itu. Kadin ini kan organisasi pengusaha, umumnya permasalahan diselesaikan dengan cara berunding, bukan Munaslub," ujar Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin, Sofjan Wanandi.
Hal senada diungkapkan oleh Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Tony Uloli yang menolak agenda Munaslub untuk melengserkan Ketua Umum menjabat.
Menurutnya, usulan Munaslub ini tidak mewakili mayoritas anggota Kadin, karena sebagian besar Kadin Daerah, asosiasi, Dewan Penasihat dan Dewan Pengurus Kadin mendukung kepengurusan yang sekarang hingga akhir masa jabatannya pada 2015.
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan KADIN Agus Gumiwang Kartasasmita juga menyatakan hal senada. Menurutnya, Munaslub merupakan mekanisme di dalam partai politik.
"Sebagaimana dikatakan Pak Fahmi Idris sebagai Ketua Dewan Penasihat KADIN. Selayaknya mekanisme yang seperti itu tidak dilakukan untuk organisasi pengusaha seperti KADIN. Kita ini kan pengusaha, caranya ya kompetisi sehat," ujar Agus Kartasasmita.
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Azis Sjamsuddin juga menyatakan menolak usulan Munaslub. "Saya jelas tidak mendukung Munaslub. Kalau memang ada yang tidak pas, harus dibicarakan dulu, bukan seenaknya melakukan Munaslub. Kita ini organisasi pengusaha," tegas Azis.
Sebelumnya, asosiasi-asosiasi besar seperti REI, API, Apindo, Gapmmi dan beberapa asosiasi lainnya juga menyatakan menolak agenda Munaslub. Sebab, aksi kudeta semacam itu akan memberikan dampak negatif bagi keutuhan organisasi Kadin sebagai wadah dunia usaha. Kadin sebagai mitra pemerintah dalam mempercepat pembangunan ekonomi daerah dan nasional selayaknya bersatu dan tidak terpecah belah.
"Jadi Kami semua, bukan saja di wakil ketua umum, tapi teman-teman asosiasi dan Kadin di provinsi, sampai kabupaten dan kota, intinya mereka mengatakan yang paling penting adalah kesoliditasan dunia usaha. Apalagi pada kesempatan yang begitu baik, tantangan itu sudah banyak. Tapi kami tak menghadapi tantangan yang mengancam Kadin," kata Wakil Ketua Umum Kadin Anindya N Bakrie, Rabu (6/3/213).(msb)
