JAKARTA-- Greenomics Indonesia mengecam keras kebijakan baru Konservasi Hutan Asia Pulp dan Paper (APP/Sinarmas Forestry) yang diluncurkan pada 5 Februari 2013, karena kebijakan tersebut dapat digunakan sebagai alat legitimasi baru bagi APP untuk melakukan ekspansi konglomerasi lahan di Indonesia.
Kebijakan baru APP tersebut perlu diakui sebagai komitmen yang baik dari segi konservasi hutan dan lahan gambut, tetapi pihak-pihak yang terlibat dalam memformulasikan kebijakan APP tersebut tampak sangat lengah.
Pasalnya, melalui kebijakan APP tersebut, APP tetap dapat berekspansi untuk memperoleh izin-izin baru HTI (Hutan Tanaman Industri), termasuk mengakuisisi izin-izin lama seperti yang dilakukannya selama ini, sepanjang APP terus berkomitmen untuk menerapkan kebijakan konservasi hutannya tersebut. Ini merupakan kelengahan mendasar.
Dalam siaran persnya, Selasa (5/2/2013), Chairman APP Teguh Ganda Wijaya (kiri) menyerahkan Kebijakan perlindungan hutan APP kepada Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan (tengah) saat pengumuman kebijakan konservasi hutan dan laporan kemajuan sustainability roadmap APP di Jakarta, Selasa (05/2/2013). APP mengumumkan penghentian pembukaan hutan alam di seluruh rantai pasokannya Indonesia efektif segera.
Robin Mailoa, CEO Sinar Mas Forestry, menyatakan, “Sinar Mas Forestry sepenuhnya berkomitmen menerapkan kebijakan perlindungan hutan yang baru ini di seluruh rantai pasokan kami. Hal ini tentu menimbulkan tantangan bagi para pemasok kami, tetapi kami yakin, dengan dukungan para pemangku kepentingan kami di tingkat pemerintahan dan masyarakat, kami akan dapat berhasil.”
Aida Greenbury, Managing Director Sustainability & Stakeholder Engagement APP, menyatakan: “Hari ini APP menyatakan komitmennya untuk melindungi seluruh hutan alam di seluruh rantai pasokan kami sebagai bagian dari rencana kami untuk mendukung strategi pembangunan rendah karbon dari pemerintah Indonesia untuk memajukan ekonomi negara.”
“Kebijakan Perlindungan Hutan kami yang baru ini memposisikan perusahaan kami untuk menjadi perusahaan kertas terdepan dunia yang menggunakan pasokan bahan baku hanya dari Hutan Tanaman Industri.”
Namun, Greenomics menilai, aturan tentang ekspansi APP yang terdapat dalam kebijakan konservasi hutan APP tersebut terlihat tidak ketat, sangat sederhana dan tidak berimbang, jika dibandingkan dengan aturan-aturan terhadap perlindungan hutan dan lahan gambut.
Ini menunjukkan, kebijakan konservasi hutan APP tersebut tidak sensitif terhadap aspek konglomerasi lahan HTI di Indonesia, yang secara dominan hanya dikuasai oleh dua grup bisnis saja, yang terbesar adalah APP.
Demikian respon Greenomics Indonesia terhadap kebijakan baru Konservasi Hutan APP yang disampaikan oleh Koordinator Program Nasional Greenomics Indonesia Vanda Mutia Dewi di Jakarta, Rabu (6/2/2013).
Pihak APP mengakui, APP dan mitranya memiliki lahan HTI seluas 2,5 juta hektar. “Fakta hukumnya, hampir seluruh areal konsesi HTI tersebut dikendalikan dan dioperasikan oleh APP. Ada yang dimilikinya secara langsung. Ada yang diakuinya memiliki keterkaitan saham. Ada yang dikuasainya lewat kerja sama operasional. Ada yang diperolehnya melalui hasil akusisi, termasuk mengakuisisi perusahaan BUMN Kehutanan," papar Vanda.
Menurut Vanda, fakta tersebut merupakan fakta tak terbantahkan, karena mengacu pada laporan resmi yang disampaikan oleh perusahaan-perusahaan grup APP tersebut kepada Kementerian Kehutanan serta dokumen-dokumen legal dari pihak perusahaan grup APP sendiri.
"Sebagai contoh, APP tidak mengakui kepemilikan izin HTI-nya di Provinsi Sumatra Selatan. Padahal, dalam dokumen-dokumen resmi yang mereka serahkan ke Kementerian Kehutanan menunjukkan, hampir 800.000 hektare dimiliki oleh anak-anak usaha APP/Sinarmas Forestry," urai Vanda.
Kebijakan konservasi hutan APP tersebut -- yang menutup mata terhadap ekspansi konglomerasi lahan tersebut, menurut Vanda, semakin memperluas gurita penguasaan lahan oleh grup APP melalui Sinarmas Forestry.
Penguasaan lahan HTI seluas 2,5 juta hektar oleh grup APP tersebut, sudah lebih dari cukup sebagai sumber pasokan bahan baku industri pulp dan kertasnya. Greenomics meminta Kementerian Kehutanan untuk menghentikan ekspansi konglomerasi lahan HTI di Indonesia.
"Ada bukti, Menhut Zulkifli Hasan pernah menolak usulan izin baru HTI oleh grup APP seluas ratusan ribu hektar di sebuah provinsi di Sumatra dengan alasan sangat sederhana,” ujar Vanda.
Alasan penolakan itu, lanjut Vanda, ternyata pihak Sinarmas Forestry tidak merespon permintaan Kementerian Kehutanan yang meminta Sinarmas Forestry untuk melaporkan kinerja penanaman HTI yang telah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan HTI di bawah grupnya tersebut, termasuk menyertakan nama perusahaan-perusahaan yang dimilikinya, dan nama perusahaan-perusahaan yang dioperasikannya.
Greenomics berpendapat, fakta tersebut memperlihatkan bahwa ekspansi
konglomerasi lahan HTI menjadi faktor yang harus mendapat perhatian serius, tidak hanya oleh grup APP.
“Jangan sampai, hanya karena APP berkomitmen untuk tidak menggunakan bahan baku dari hutan alam, kita bisa menutup mata atas praktek-praktek ekspansi konglomerasi lahan HTI melalui kebijakan konservasi hutan APP tersebut. Kita harus sensitif terhadap persoalan ini,” tegas Vanda.(msb)
.jpg?w=300&h=221)
