JAKARTA: Kasus suap impor daging yang menjegal presiden PKS tak luput membuat Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian Syukur Iwantoro pusing kepala.
Namun, Syukur mengaku hanya bisa pasrah dan siap membantu KPK untuk penyidikan. Apalagi, KPK telah menyegel kantornya.
"Kami menunggu sampai proses penggeledahan dari KPK selesai. Sepenuhnya kami support data-data yang diperlukan," jelas Syukur saat ditemui di gedung Kementan, Ragunan Kamis (31/1/2013).
Syukur berkomitmen kooperatif dan mendukung upaya hukum KPK.
Dia juga menjelaskan soal bagaimana tender impor daging. Sesuai UU, tender tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Pertanian tetapi juga instansi yang lain.
"Jadi dimulai dengan alokasi nasional sejalan dengan swasembada daging 2014. Penetapan alokasi nasional itu ditetapkan rapat koordinasi terbatas yang dipimpin oleh Menko. Setelah ditetapkan oleh menko 2012 atau 2013 kemudian tim terpadu," tuturnya.
Tim terpadu itu terdiri atas Kementerian Peternakan dan Kementerian Perindustrian, Kementerian Luar Negeri, dan Direktorat Perdagangan Luar Negeri.
"Dari kriteria yang ditetapkan tim terpadu, akan terlihat perusahaan A berapa, B dan sebagainya berdasarkan keputusan di sana. Jadi kami membuat SRP sesuai dengan yang diusulkan oleh Menteri Perindustrian dan bersama-sama dengan Dirjen Peternakan," urainya.
Untuk 2013, sedikitnya 67 perusahaan yang menjadi importir daging yang mengantongi SPP untuk importasi daging impor. (arh)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
