JAKARTA—Target penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT) sebesar 25% dalam bauran energi primer pada 2025 dinilai sulit untuk tercapai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki Indonesia dalam pengembangan EBT saat ini.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan masih banyak kendala di dalam negeri yang harus diselesaikan untuk pengembangan EBT. Karenanya, target penggunaan 25% EBT dalam bauran energi primer pada 2025 sangat sulit untuk di capai.
“Target 17% seperti dalam Peraturan Presiden No. 5/2006 saja sudah sulit, apalagi 25%. Pengembangan EBT kan pekerjaan lintas sektoral, karenanya perlu kerja sama, sinergitas dan koordinasi antar pihak terkait untuk mengembangkannya,” katanya usai pelantikannya di Kementerian ESDM hari ini, Kamis (31/1/2013).
Rida mengungkapkan akan segera menemui pihak yang berkaitan langsung dengan pengembangan EBT, seperti Kementerian Kehutanan. Pasalnya, selama ini cadangan EBT banyak terdapat di wilayah pegunungan yang di atasnya terdapat hutan konservasi.
Regulasi kehutanan itu juga menurutnya menjadi salah satu kendala dalam mempercepat proses pengembangan EBT agar segera dapat digunakan. “Panas bumi itu kebanyakan di pegunungan yang ada hutannya, dan itu sering terkendala. Makanya kami akan menemui Kementerian Kehutanan untuk menyelesaikan hal ini,” ungkapnya.
Dalam 1 tahun kedepan, Kementerian ESDM akan mengoptimalkan pemanfaatan panas bumi sebagai upaya peningkatan penggunaan EBT. Apalagi saat ini pihaknya telah memiliki rencana strategis dan pihak mana saja yang bisa mendorong penggunaan panas bumi di dalam negeri, ditambah cadangan panas bumi di dalam negeri saat ini mencapai 27.000 megawatt (MW).
Hingga saat ini saja setidaknya ada 28 Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Kehutanan terkait 28 wilayah kerja (WK) panas bumi. Ke-28 WK panas bumi itu merupakan sumber panas bumi yang diprioritaskan pemerintah untuk segera dikembangkan.
Selain itu, Rida juga mengungkapkan akan memikirkan kemungkinan pemberian insentif untuk mengembangkan biomassa di dalam negeri. Hal itu dilakukan karena teknologi pengolahan energi biomassa saat ini masih mahal, sementara harga listriknya masih tergolong murah.
“Biomassa belum optimal karena mungkin regulasinya belum lengkap. Tapi juga karena teknologinya mahal, sementara harga jual listriknya masih rendah, sehingga banyak yang tidak mau masuk ke dalamnya,” jelasnya.
Menteri ESDM Jero Wacik sendiri sebelumnya meminta pemerintah daerah (Pemda) mendukung pengembangan EBT. Kepala daerah pun diminta untuk tidak mengenakan fee yang tidak perlu untuk pengembangan biomassa di daerahnya, karena memiliki manfaat ganda sebagai bahan bakar pembangkit listrik dan membersihkan kota.
Pemerintah memang tengah gencar mendorong pemanfaatan EBT di dalam negeri. Dalam Kebijakan Energi Nasionalnya Dewan Energi Nasional (DEN) meningkatkan target pemanfaatan EBT menjadi sebesar 25% dalam bauran energi primer pada 2025.
Porsi penggunaan EBT dalam bauran energi primer saat ini saja baru 5,7%, dan Perpres No. 5/2006 menargetkan menjadi 17% pada 2025. Dalam kebijakan energi nasional itu juga ditargetkan porsi penggunaan batu bara pada 2025 sebesar 30,7%, turun dari target pada Perpres sebesar 33% pada 2025. (sut)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
