JAKARTA: Harga pembelian dan penjualan pemerintah atau HPP kedelai akan ditetapkan setiap bulan, bergantung pada perkembangan harga di pasar domestik dan internasional.

Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengatakan penetapan HPP kedelai akan disesuaikan dengan tingkat inflasi.

"Nanti ditentukan setiap bulan. Angkanya beda-beda tiap bulan. Kita perhitungkan, kemudian kita tetapkan," katanya di Jakarta, Rabu (30/1/2013).

Meskipun demikian, dia belum bersedia menyebutkan besaran HPP tersebut sampai peraturan presiden tentang penugasan Bulog untuk stabilisasi harga diterbitkan.

Pemerintah semula menjanjikan regulasi itu terbit Januari, tetapi hingga kini belum.

Bayu menuturkan kebijakan HPP kedelai itu akan ditopang oleh instrumen perdagangan, dalam hal ini tata niaga impor.

Bayu enggan menyebutkan apakah tata niaga itu berupa alokasi impor meskipun sebelumnya sempat disebut-sebut demikian.  

Dia hanya memastikan importasi kedelai hanya dapat dilakukan oleh importir terdaftar, berbeda dengan sebelumnya yang dilakukan oleh importir umum dengan volume yang tidak diatur.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2011 produksi kedelai lokal hanya 851.286 ton atau 29% dari total kebutuhan, sehingga Indonesia harus mengimpor kedelai 2,09 juta ton.   (ra)