DENPASAR-Pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun ini diproyeksikan mencapai 6,6% hingga 7,1%, naik tipis dibandingkan tahun 2012 sebesar 6,6% atau lebih tinggi dari proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,3%.
I Gede Made Sadguna, Deputi Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) wilayah III Bali-Nusa Tenggara mengatakan pertumbuhan masih didorong sektor pajak hotel dan restoran (PHR) dengan prospek industri pariwisata yang meningkat menjelang KTT APEC.
Ia memperkirakan perekonomian masih didorong konsumsi dan investasi, sedangkan ekspor dan impor menurutnya masih bergejolak terutama dalam perdagangan luar negeri akibat ketidakpastian ekonomi global. Kendati demikian, ia optimistis jika kinerja ekspor mampu digenjot melalui inovasi industri ekonomi kreatif.
"Namun yang menjadi catatan semestinya pertumbuhan jangka panjang didorong untuk meningkatkan kapasitas investasi, bukan mengandalkan sektor konsumsi domestik sebagai penyelamat pertumbuhan dalam jangka pendek," ungkapnya Minggu (20/1).
Ia khawatir jika sektor konsumsi terus dipacu, maka ke depan kebutuhan konsumsi dalam jangka panjang akan berkurang.
Sementara itu, untuk target inflasi Pemprov Bali telah mematok kenaikan 5,5% hingga 6,4%, lebih tinggi dari angka inflasi Bali year on year pada November 2012 sebesar 4,61%. Sedangkan berdasarkan proyeksi BI, inflasi Bali yoy akan berada di kisaran 5,5% plus minus 1% hingga 6,5% plus minus 1%.
Kenaikan inflasi, menurutnya dipicu oleh kenaikan tarif dasar listrik (TDL) sebesar 15% pada tahun ini. Berdasarkan perhitungan BI, kenaikan TDL akan meningkatkan inflasi sebesar 0,25% hingga 0,30%.
Sedangkan tantangan lain yang dihadapi pertumbuhan ekonomi Bali adalah keterbatasan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang tahun ini sebesar Rp274,74 triliun meningkat dari tahun lalu sebesar Rp202,4 triliun.
Angka tersebut, berdasarkan catatan BI setara dengan 46,01 juta kilo liter naik dari tahun 2012 lalu sebesar 44 juta KL. Namun jumlah tersebut dinilai masih di bawah perkiraaan kebutuhan BBM yang totalnya mencapai 48 juta KL. Untuk itu, dari kekurangan 4 KL tersebut, alternatif yang ditawarkan BI adalah dengan menaikkan harga BBM atau membatasi subsidi BBM. (ems)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
