JAKARTA--Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengungkapkan tantangan pembangunan infrastruktur untuk mengatasi banjir adalah kebutuhan dana yang cukup besar tetapi kerusakan di hulu semakin parah.
Selain itu, menurutnya, banyak alih fungsi lahan dari daerah resapan air menjadi bangunan. Hal itu disertai dengan perubahan iklim yang luar biasa.
Saat ini, volume hujan yang biasa turun per tiga hari menjadi turun dalam waktu satu hari. Intensitas hujan per satuan waktu juga naik sehingga memerlukan dimensi saluran pembuangan dan sungai yang besar.
“Hujan besar turun serentak, namun tidak bisa kami melebarkan sungai secara serantak. Kementerian memiliki masterplan. Misalnya, masterplan Ciliwung, Citarum, Cimanuk dan Bengawan Solo. Dengan masterplan, banjir di Bengawansolo dan Sungai Brantas berkurang," ujarnya dalam siaran pers, Kamis, (16/1).
Kendala pembebasan lahan untuk normalisasi sungai menyebabkan pemerintah menyiapkan langkah-langkah darurat.
"Hal yang dapat dilakukan adalah penanggulangan darurat antara Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane dengan Pemda DKI Jakarta dengan menyiapkan karung pasir, alat berat, mobile pump dan perahu karet,” jelasnya.
Kementerian PU sudah dan tetap berusaha untuk mengani banjir, melalui berbagai program seperti normalisasi sungai, floodway seperti Banjir Kanal Barat (BKB) dan Banjir Kanal Timur (BKT) ataupun pembangunan waduk. (if)
.
