JAKARTA: Kementerian Perhubungan dan enam Pemerintah Provinsi di Sulawesi telah menyetujui kesepakatan untuk melakukan studi grand design master plan perkeretapian di Pulau Sulawesi.
Setelah melakukan penandatanganan MoU itu, studi masterplan pembangunan perkeretapain di Sulawesi akan segera dilakukan.
MoU perekeretapian Sulawesi berjangka waktu lima tahun dan dapat diperpanjang.
Kementerian Perhubungan yang diwakili oleh Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono telah menandatangani nota kesepakatan (MoU) penyelenggaraan perkeretaapian Sulawesi dengan Pemerintah Provinsi se-Sulawesi di Toraja-Sulawsi Selatan pada 28/12/2012.
Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengatakan dengan adanya kesepakatan itu maka studi dapat dilakukan agar mengetahui biaya yang dibutuhkan dan jalur mana saja yang akan di bangun.
“Mou baru untuk mulai studi grand [design] master plan. Dari situ [studi master plan] nanti akan ketahuan trase [rute] jalur, perkiraan cost [biaya], ruas-ruas mana yang akan ditawarkan ke swasta [dengan mekanisme] public private partnership,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (30/12).
Bambang menjelaskan saat ini telah ada investor asing yang berminat seperti investor dari China dan Rusia.
Bambang mengatakan perkiraan biaya yang diperlukan untuk membangun jalur kereta di Sulawesi sepanjang 2000 km akan menelan biaya sekitar Rp50 triliun.
Dia mengungkapkan jika jalur KA dibuat secara flat maka diperkirakan membutuhkan biaya sekitar Rp20 miliar per kilometer dan jika terdapat jalur melalui terowongan dan berbukit-bukit maka biayanya bisa dua kali lipat. (arh)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
