Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

DEFISIT APBN: Penerimaan tak tercapai, Kemenkeu proyeksikan minus 2%

JAKARTA: Kementerian Keuangan memproyeksi realisasi defisit APBN-P 2012 berada pada kisaran 1,5--2% terhadap PDB akibat tidak tercapainya penerimaan negara dan belanja yang diproyeksi hanya 96% dari pagunya.Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo mengatakan
News Editor
News Editor - Bisnis.com 30 Desember 2012  |  18:36 WIB

JAKARTA: Kementerian Keuangan memproyeksi realisasi defisit APBN-P 2012 berada pada kisaran 1,5--2% terhadap PDB akibat tidak tercapainya penerimaan negara dan belanja yang diproyeksi hanya 96% dari pagunya.Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo mengatakan realisasi APBN-P 2012 menunjukkan tidak optimalnya penerimaan negara dan belanja kementerian/lembaga."Jadi kemungkinan, pada 2012 ini defisit APBN tidak akan di atas 2,3%, tetapi akan di bawah 2%," ujarnya di Kemenkeu, Jumat (28/12).Proyeksi terseubt lebih rendah dari target defisit APBN-P 2012 yang ditetapkan sebesar 2,23% terhadap PDB. Realisasi penerimaan negara, kata Agus, lebih rendah dari yang ditargetkan pemerintah. Hal ini merupakan dampak dari krisis ekonomi dunia yang merembet ke Indonesia."Kalau dari sisi belanja itu membesar dari segi subsidi energi, subsidi BBM dan listrik. Tapi realisasi anggaran di K/L tidaklah seperti yang diharapkan," ujarnya.Bambang P.S. Brodjonegoro, Plt. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, mengakui penyerapan belanja negara merupakan masalah dalam eksekusi APBN. Sepanjang Januari-Desember 2012, penyerapan anggaran belanja diperkirakan mencapai 96% dari pagu Rp1.548,3 triliun."Belanja memang selalu jadi problem. Meski sudah membaik sedikit dibanding tahun lalu tapi tetap belum bisa seperti yang kita bayangkan yang 100%," kata Bambang.Berdasarkan data Kemenkeu, realisasi belanja negara hingga 20 Desember 2012 mencapai Rp1.375,8 triliun atau 88,9% dari pagu Rp1.548,3 triliun. Realisasi ini lebih tinggi dari realisasi tahun lalu, yakni 86,9%.Menurut Bambang diperlukan direktif yang tegas dari presiden agar kementerian/lembaga lebih serius dalam membuat perencanaan dan menyerap anggaran belanja.Dia juga mendorong agar anggaran dialokasikan pada kegiatan atau proyek yang benar-benar bisa dieksekusi tepat waktu dan sesuai kebutuhan."Jadi kalau memang tidak benar-benar penting atau tidak perlu lebih baik jangan ditaruh lah. Kita ingin lihat anggaran yang benar-benar sesuai kebutuhan, jangan whishlist-nya K/L," tuturnya.Pola pikir K/L dalam mengajukan anggaran belanja dinilai perlu diubah. Pasalnya, K/L cenderung mengajukan pagu anggaran yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Menurutnya, prestasi K/L tidak diukur dari besar kecilnya budget, tetapi dari outcome yang dihasilkan dari penggunaan anggaran negara."Jadi target belanja tidak perlu selalu naik dan kalau turun itu bukan berarti dia wanprestasi. Sekarang kita dorong dari Kemenkeu melalui spending review," ungkapnya. (arh)


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Sumber : Ana Noviani

Editor : Annisa Lestari Ciptaningtyas

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top