JAKARTA-Pemerintah berharap Konsorsium Asuransi TKI memberikan bantuan pendanaan untuk menyelesaikan permasalahan Satinah binti Djumadi, TKI terpidana mati di Arab Saudi karena membunuh majikannya.
Menakertrans Muhaimin Iskandar mengatakan bantuan itu dapat berupa dana CSR (corporate social responsibility) yang dimiliki perusahaan asuransi TKI atau bantuan khusus lainnya di luar sistem dan kewajiban perasuransian.
“Dari segi UU Perasuransian memang masalah itu [pembayaran diyat bagi TKI terpidana mati di Arab Saudi] di luar kewajiban Konsorsium Asuransi TKI, tapi pemerintah berharap dengan CSR atau bantuan lainnya, Satinah dapat terbebas dari hukuman mati, ” ujarnya, Senin (17/12).
Muhaimin menjelaskan hal seperti itu tidak perlu dibesar-besarkan, karena akan membuat permasalahan menjadi berkepanjangan, terutama tentang besarnya diyat (uang ganti materi) yang ditetapkan oleh keluarga korban.
Sementara itu Konsorsium Proteksi TKI menyatakan kesiapannya membantu TKI yang menghadapi permasalahan hukum di luar negeri, tapi untuk penggantian uang diyat bukan merupakan ranah asuransi.
Menurut Kepala Divisi Klaim, Produksi dan Marketing PT Paladin International Muhammad Husein, perusahaan dan pialang asuransi dari Konsorsium Proteksi TKI tidak lepas tangan memberikan bantuan bagi TKI.
PT Paladin International juga membantah lepas tangan dalam memberikan bantuan terhadap Satinah, TKI asal Kabupaten Semarang, Jawa Tengah yang terancam hukuman pancung di Arab Saudi.
“Bahkan, kami sudah memverifikasi data kepesertaan asuransi atas Satinah yang terancam hukuman pancung itu, tapi yang bersangkutan tidak termasuk dalam program asuransi Konsorsium Proteksi TKI,” ungkapnya. (yus)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
