MEDAN: Pemerintah diminta segera menerbitkan aturan teknis mengenai pembiayaan program Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) khusus sektor pertambangan.
"Peraturan Pemerintah sampai saat ini belum dapat menjelaskan secara detail aturan pembiayaan CSR yang harus dikeluarkan perusahaan pertambangan,” jelas Guru Besar Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara Prof Bismar Nasution, Rabu (12/12/2012).
Dengan aturan yang ada saat ini, pengawasan terhadap pelaksanaan CSR sangat minim sehingga hanya sebagian kecil perusahaan pertambangan mengalokasikan keuntungannya mendanai kegiatan sosial masyarakat.
Bahkan, paparnya, sebagian besar perusahaan tambang di Sumut selama ini selalu menimbulkan citra negatif di mata masyarakat.
Mulai dari merusak lingkungan, mengarap tanah rakyat, dan tidak memberikan kontribusi dari keuntungan kepada masyarakat sekitar usaha.
Dia menghawatirkan jika permasalahan regulasi ini tidak segera dibenahi, dapat menjadi lubang hukum yang bisa dimanfatkan oleh pihak yang tak bertanggung jawab untuk keuntungan sendiri dan merugikan masyarakat.
“Pemerintah harus segera membenahi regulasi ini, agar perusahaan tambang ke depan bisa memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat,” jelas Bismar
CSR, katanya, tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan tetapi juga hubungan perusahaan dan penduduk. (ra)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
